LiputanKendal – Pemerintah Daerah Kendal dinilai berhasil dalam penanganan kawasan permukiman kumuh. Program terkait penanganan kawasan kumuh yang dinilai berhasil di antaranya pembangunan prasarana sarana utilitas (PSU), pengentasan rumah tidak layak huni (RLTH), backlog dan standar pelayanan masyarakat (SPM) perumahan.
Atau keberhasilan itu, pada tahun 2023, Pemkab Kendal menempati posisi pertama di tingkat Provinsi Jawa Tengah dan posisi ke-10 di Indonesia, sebagai penyumbang fasilitas likuiditas pembangunan perumahan (FLPP). Pembangunan perumahan di tahun 2023 sebanyak 2.223 unit rumah yang tersebar di 79 lokasi dengan nilai investasi Rp. 239.190.000.000.
Data dari Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman (Disperkim) Kendal dalam penanganan RLTH pada tahun 2021 ada peningkatan kualitas rumah sebanyak 1.297 unit dengan anggaran Rp. 25,9 miliar yang di dalamnya terdapat alokasi pembangunan rumah baru senilai Rp. 7,3 miliar. Tahun 2022 ada peningkatan kualitas sebanyak 1.297 unit dengan anggaran Rp. 31,64 miliar yang di dalamnya terdapat alokasi pembangunan baru senilai Rp. 3,3 miliar. Tahun 2023 ada peningkatan kualitas 1.660 unit dengan anggaran Rp. 30,5 miliar yang di dalamnya terdapat alokasi pembangunan baru senilai Rp. 5,85 miliar.
Kepala Dinas Perkim Kendal, Muhamad Nurhasyim menjelaskan, yahun 2024 ini ada peningkatan kualitas RLTH yang sudah tertangani pada semester 1 sebanyak 413 unit dengan anggaran Rp. 8,28 miliar. Alokasi anggaran tersebut bersumber dari APBN, APBD Provinsi, APBD Kabupaten, Baznas dan CSR dari berbagai pihak.
“Pada tahun 2024 Disperkim Kendal memiliki program penanganan kawasan permukiman kumuh melalui DAK Pengentasan Permukiman Kumuh Terpadu (DAK PPKT) yang berlokasi di kawasan Bandengan dan Karangsari. Total anggarannya sebesar Rp 11 miliar yang terdiri dari pekerjaan PSU sebesar Rp. 5,57 miliar dan pekerjaan fisik bantuan rumah berupa peningkatan kualitas, pembangunan baru dan rehabilitasi rekonstruksi sebesar Rp. 5,67 miliar,” bebernya.
Program DAK PPKT yang masih berproses ini diharapkan dapat mengatasi permasalahan kawasan kumuh di Kabupaten Kendal. Program lainnya adalah bantuan stimulan perumahan swadaya (BSPS) dan bantuan rumah unggul sistem panel instan (Ruspin) relokasi warga rusun.
Salah satu penerima bantuan adalah Sri Rahayuningsih, yang sudah 5 tahun tinggal di Rusunawa. Ia mendapat bantuan sebesar Rp 35 juta melalui program bantuan Ruspin tahun 2023. Bantuan tersebut harus digunakan untuk membeli material untuk membangun rumah di Desa Sudipayung Kecamatan Ngampel Kendal. “Syarat mendapat bantuan Ruspin ini harus punya lahan sendiri,” katanya. FAIZ