liputanbangsa.com – Twitter bakal menghapus tanda centang biru gratis pada akun terverifikasi mulai hari ini, 1 April 2023. Hal ini disampaikan langsung oleh CEO Twitter, Elon Musk.
“Tantangan mendasar adalah (mudah) untuk membuat 10 ribu atau 100 ribu akun palsu Twitter hanya menggunakan satu komputer di rumah dan dengan AI (Artificial Intelligence),” kata Musk.
“Inilah alasan kenapa sangat penting untuk menekankan produk verified (Twitter Blue), dengan akun yang terverifikasi diharuskan memiliki nomor telepon dari operator yang terkemuka dan memiliki kartu kredit. Prediksi saya adalah media sosial yang tidak melakukan ini akan gagal,” imbuhnya.
Perubahan sistem ini tentu bakal merubah tatanan berbagai perusahaan, jurnalis, dan selebriti yang menggunakan Twitter sebagai saluran utama komunikasi mereka dan mengandalkan centang biru sebagai bentuk kredibilitas.
Nmaun kebijakan Elon Musk ini dikhawatiran akan memunculkan tindak kriminalitas. Sebab para penipu cukup dimudahkan dalam mendapatkan akun terverifikasi hanya dengan cara membayar.
Sebagai Informasi, centang biru Twitter telah ada sejak 2009 dan menjadi elemen penanda yang membantu platform tersebut menjadi forum yang terpercaya bagi pembuat berita dan juru kampanye.
Namun, Musk dan para pendukungnya justru menyebut centang biru ini jadi simbol ketidakadilan kelas tertentu sebab diputuskan melalui persetujuan dan prosedur rahasia.
Oleh karena itu, setelah mengambil alih Twitter, Musk membuat program Twitter Blue yang merupakan layanan berlangganan yang diluncurkan Musk akhir tahun lalu dengan biaya individu US$84 (Rp1,2 juta) per tahun atau US$8 (Rp122 ribu) per bulan.
Yang artinya, siapapun yang membayar biaya langganan itu bakal mendapat centang biru.
Namun, hal ini malah menjadi bom bagi Twitter karena setelah kebijakan itu berlaku, Twitter dibanjiri oleh akun palsu tapi terverifikasi yang menyamar sebagai selebriti, perusahaan besar, dan bahkan Musk.
Masalah akun terverifikasi berbayar ini juga bakal berdampak pada pejabat, badan amal, hingga perusahaan media.
Kebijakan centang biru berbayar ini mendapat penolakan dari berbagai pihak. Salah satunya yaitu Gedung Putih yang menegaskan jika para stafnya tidak akan membayar untuk memiliki profil Twitter resmi staf bercentang biru.
Akibat kebijakan musk itu, beberapa perusahaan media, firma, dan badan amal juga telah kehilangan centang birunya.
Kebijakan Elon Musk ini dianggap tidak masuk akal sebab, program ini membutuhkan biaya US$1.000 (sekitar Rp15 juta) per bulan dan US$50 (sekitar Rp750 ribu) untuk setiap akun terafiliasi tambahan.
“Ini akan sangat buruk bagi mereka yang tidak mampu membayar biaya baru (biaya berlangganan Twitter Blue),” kata Andrew Stroehlein, Direktur Media Eropa dari Human Rights Watch.
“Ini akan merusak keefektifan aktivis lokal, termasuk aktivits HAM yang telah lama menggunakan Twitter untuk menggalang suara dari akar rumput,” tambahnya.
Media New York Times juga mengatakan tidak akan membayar untuk akun bisnis terverifikasi dan hanya akan berlangganan Twitter Blue bagi jurnalisnya jika dirasa penting bagi kebutuhan pelaporan.
(heru/lbi)