JAKARTA, liputanbangsa.com – Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi akan membahas optimalisasi dana abadi Lembaga Pengelola Dana Pendidikan (LPDP) untuk beasiswa dan riset.
“Baru akan dibahas dengan LPDP. Membahas optimasi pendanaan LPDP untuk beasiswa dan riset,” kata Plt. Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi Nizam kepada Tempo pada Kamis, 18 Januari 2024.
Sebelumnya, Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Muhadjir Effendy menyebut, pemerintah mengkaji penghentian sementara dana abadi LPDP dari APBN.
Pertimbangan dari wacana ini adalah optimalisasi 20 persen anggaran pendidikan dalam APBN untuk membenahi riset dan pengembangan.
“Kemarin juga sudah kami tinjau apa harus diteruskan LPDP itu, dengan jumlah yang sekarang sudah hampir Rp 140 triliun itu. Kemungkinan akan kita setop dulu,” ujar Muhadjir di Istana Kepresidenan pada Selasa, 16 Januari 2024.
Opsi tersebut menjadi jawaban atas arahan Presiden Jokowi untuk mengembangkan riset dan mendongkrak jumlah lulusan S2 dan S3 Indonesia.
Ia mengungkapkan bahwa rasio lulusan pascasarjana Indonesia masih minim, kalah dibanding negara tetangga seperti Vietnam dan Malaysia.
Angkanya hanya mencapai 0,45 persen dari jumlah populasi produktif Indonesia.
“Vietnam, Malaysia sudah di angka 2,43 persen. Negara maju 9,8 persen. Jauh sekali,” kata Jokowi dalam Forum Rektor Indonesia pada Senin lalu.
Untuk itu, ia mengatakan bahwa ketimpangan tersebut harus dikejar, salah satunya dengan memperbesar anggaran pendidikan.
“Enggak tahu, anggarannya akan dapat dari mana, kita carikan agar S2, S3 terhadap populasi usia produktif betul-betul bisa naik secara drastis,” tutur Jokowi.
Namun, ia sadar bahwa butuh biaya yang besar untuk mengejar target itu. “Pembiayaan pendidikan dan riset tetap harus diupayakan seoptimal mungkin.”
Adapun ihwal wacana dana LPDP yang mau disetop, Direktur Beasiswa LPDP Dwi Larso enggan berkomentar.
“Di luar kewenangan kami untuk mengonfirmasi,” katanya kepada media pada Rabu, 17 Januari.
(ar/lb)