JAKARTA, liputanbangsa.com – Ketua Umum Partai NasDem Surya Paloh menanggapi pernyataan Partai Demokrat yang merasa dikhianati karena keputusan sepihak munculnya duet Anies Baswedan dan Muhaiman Iskandar alias Cak Imin.
“Artinya saya harus jelaskan dulu. Pasti kita dalam suasana turut prihatin ya, itu tentu sikap saya pasti. Apakah itu karena perasaan empati? Apakah karena perasaan ikut prihatin? Saya pasti tidak bergembira lah menerima kabar seperti itu,” kata Surya Paloh di NasDem Tower, Jakarta Pusat, Kamis (31/8/2023).
Surya Paloh menegaskan, NasDem mempunyai harapan yang tetap sama sejak awal mendukung Anies Baswedan dan membentuk Koalisi Perubahan untuk Persatuan (KPP).
Dia ingin KPP dapat terus berjalan bersama.
“Karena apa? Karena harapan kita bersama bisa berjalan sebagaimana yang kita harapkan. Itu pasti sikap NasDem itu kalau masalah itu,” ujar Paloh.
Meski begitu, Paloh mengungkapkan pasti mendukung apapun keputusan Partai Demokrat. Dia menyebut yang terbaik bagi Demokrat akan dihormati NasDem.
“Itu sikap yang paling mendasar,” ujarnya.
Termasuk, kata dia keputusan jika Partai Demokrat memutuskan keluar dari Koalisi Perubahan karena adanya duet Anies-Cak Imin.
Paloh berujar, sama sekali tak mengkhianati rekan Koalisi Perubahan.
“Saya hormati (jika Demokrat keluar dari koalisi). Apa lagi yang saya harus katakan? Kalian lihat kira-kira model saya ini kira-kira ada bakat pengkhianat atau tidak, kan gitu aja. Tapi saya hormati,” kata Surya Paloh.
Duet Anies-Cak Imin Diputuskan Sepihak
Sekretaris Jenderal (Sekjen) Partai Demokrat Teuku Riefky Harsya mengklaim, bakal calon presiden (capres) Anies Baswedan sudah memutuskan menggandeng Ketua Umum Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) sejak bulan Juni 2023 lalu.
Bahkan, menurut Riefky, nama AHY juga telah disampaikan Anies kepada pimpinan partai pendukungnya yaitu Ketua Umum (Ketum) NasDem Surya Paloh, Presiden PKS Ahmad Syaikhu, Ketua Majelis Syuro PKS Salim Segaf Al-Jufri, dan Ketum Demokrat AHY serta Ketua Majelis Tinggi Demokrat Susilo Bambang Yudhoyono (SBY).
Tidak ada satu pun yang menolak nama AHY.
Hal itulah yang membuat Partai Demokrat kecewa saat tahu keputusan duet Anies Baswedan dengan Ketum PKB Muhaimin Iskandar atau Cak Imin.
“Pada 14 Juni 2023, capres Anies memutuskan untuk memilih Ketum AHY sebagai cawapresnya. Menurut capres Anies, ketiga pimpinan parpol menerima putusan tersebut dan tidak ada penolakan,” kata Riefky dalam keterangannya, Kamis (31/8/2023).
Menurut dia, Demokrat menyebut Koalisi Perubahan telah mendorong Anies segera mengumumkan calon wakil presiden.
Bahkan, Tim Delapan juga telah menyusun rencana dan tanggal deklarasi, namun selalu gagal terwujud.
“Capres Anies dan Tim 8 telah merencanakan beberapa kali waktu deklarasi. Namun, rencana deklarasi itu tidak pernah terwujud. Diduga kuat, tidak terlaksananya deklarasi itu karena Capres Anies lebih patuh kepada Ketua Umum Nasdem Surya Paloh yang ingin terus menunda waktu deklarasi. Ini jelas mengganggu dan melanggar prinsip kesetaraan (equality) dalam koalisi,” papar Riefky.
Riefky mengatakan keputusan duet Anies Baswedan dengan PKB untuk mengusung duet Anies-Ketum PKB Muhaimin Iskandar atau Cak Imin, dilakukan sepihak oleh Ketum NasDem Surya Paloh.
“Pada Selasa malam, 29 Agustus 2023, di Nasdem Tower, secara sepihak Ketua Umum Partai Nasdem Surya Paloh tiba-tiba menetapkan Ketua Umum PKB Muhaimin Iskandar sebagai Cawapres Anies, tanpa sepengetahuan Partai Demokrat dan PKS,” kata Riefky.
Oleh karena itu, lanjut dia, menurut Demokrat keputusan Anies dan NasDem telah mengkhianati Koalisi Perubahan.
“Rentetan peristiwa yang terjadi merupakan bentuk pengkhianatan terhadap semangat perubahan; pengkhianatan terhadap Piagam Koalisi yang telah disepakati oleh ketiga parpol, juga pengkhianatan terhadap apa yang telah disampaikan sendiri oleh Capres Anies Baswedan, yang telah diberikan mandat untuk memimpin Koalisi Perubahan,” tutup Riefky.
(ar/lb)