liputanbangsa.com – Kepala Otorita Ibu Kota Nusantara (OIKN) Bambang Susantono dan Wakilnya Dhony Rahajoe resmi mundur dari jabatannya.
Kabar mengejutkan ini disampaikan Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg) Pratikno, Senin 3 Juni 2024.
Wakil Direktur Institute for Development of Economics and Finance (Indef) Eko Listiyanto berpendapat, keputusan Bambang dan Dhony ada kaitannya dengan tugas berat membangun ibu kota baru.
Ia menyebut pemerintah memasang target sangat tinggi dengan waktu yang terbatas.
“Kalau menurut saya sih mungkin karena memang target IKN ini sangat tinggi dengan waktu relatif sangat terbatas, sementara kita tahu berbagai proyek-proyek yang ada di IKN in perlu waktu yang tidak sebenar untuk merealisasikan, sementra pemerintah kan pinginnya cepet,” tuturnya, Selasa (4/6/2024).
“Sepertinya ini ada gap di dalam konteks bagaimana menyelesaikan target-target yang sudah ditetapkan pemerintah, sepertinya itu yang membuat Kepala dan Wakil OIKN ini kemudian dia tidak sanggup untuk memenuhi ekspektasi pemerintah,” sambung Eko.
Menurut Eko mundurnya Bambang dan Dhony akan berdampak pada turunnya kepercayaan publik, terutama investor.
Apalagi saat keduanya masih menjabat, jumlah investor yang masuk IKN masih sedikit dan mayoritas berbentuk komitmen serta letter of intent (LoI).
“Belum mundur aja investor masih sedikit yang mau invest, ya ada beberapa dalam negeri yang berkomitmen, kemudian luar negeri yang juga menyampaikan LoI, ketertarikannya, tapi, mundurnya mereka, dugaan saya akan berdampak pada kepercayaan investor,” imbuhnya.
Menurutnya pemerintah perlu segera mencari Kepala OIKN baru dengan kemampuan lebih mumpuni untuk mengembalikan kepercayaan publik.
Hal itu juga diperlukan demi memenuhi target-target pemerintah.
Eko juga mengingatkan pemerintah agar realistis dan rasional saat memasang target.
Apalagi IKN adalah proyek jangka panjang yang tidak akan terwujud dalam waktu cepat.
“Karena kita kan nggak bangun IKN dalam jangka waktu cepat, kita tahu bahwa proses IKN ini akan butuh bertahun-tahun, sehingga publik pun tahu tidak akan dalam sekejap mata jadi. Tapi pemerintah perlu rasional juga ya dengan target-target yang ada di IKN,” sebut dia.
Sementara itu, anggota Komisi II DPR Guspardi Gaus menilai kinerja Bambang dan Dhony sebagai mitra Komisi II cukup profesional.
Hanya saja, dalam Rapat Dengar Pendapat yang dilakukan terakhir kali, ia melihat sejumlah proyek masih ada yang progresnya 45% sampai 50%.
“Ketika RDP saya lihat kan masih ada yang 45%, 50%, sedangkan waktu tersisa sangat cepat. Ini juga nggak tahu kita apakah ini penyebabnya, saya nggak tahu. Mungkin bisa tanyakan kepada yang bersangkutan,” terang Guspardi.
Guspardi menambahkan penyelesaian IKN juga tidak sederhana, khususnya terkait pembebasan lahan.
Guspardi meminta hal ini menjadi perhatian serta meminta Presiden Joko Widodo segera mengambil sikap.
“Apakah dikarenakan progres report yang hari ini mencapai sekian, tidak sesuai target, lalu terjadi penekanan dari pemerintah, atau dikarenakan ada kendala di lapisan bawah. Pembebasan lahan itu sesuatu yang tidak sederhana kan. Ini adalah problematik yang menjadi tugas Pak Bambang sebagai kepala OIKN,” pungkasnya.
(ar/lb)