JAKARTA, liputanbangsa.com – Polri siap mendukung pemberantasan match fixing di sepakbola Indonesia. Untuk itu kepolisian akan kembali membentuk satgas antimafia bola.
Perang terhadap pengaturan skor menjadi salah satu concern utama PSSI kepemimpinan Erick Thohir yang baru terpilih menjadi ketua federasi. PSSI menggandeng Polri bersama pemerintah yang dalam hal ini Kemenpora.
Satgas tersebut akan mengawal semua event PSSI, baik pertandingan Liga 1, Liga 2, maupun Liga 3.
”Pada 2018– 2020 kami telah membentuk Satgas Antimafia Bola. Sekarang akan terus kami perkuat. Dengan demikian, program PSSI untuk mewujudkan sepak bola bersih dan berprestasi bisa terealisasi,” kata Listyo Sigit saat memberikan keterangan di Stadion Utama Gelora Bung Karno (SUGBK), Jakarta, Minggu (19/2/2023).
Mantan Kapolda Banten itu menjelaskan, Satgas Antimafia Bola sebelumnya telah sukses menuntaskan sejumlah kasus pengaturan skor.
Beberapa kasus mencolok, antara lain, terkait pertandingan Persibara Banjarnegara melawan Persekabpas Kabupaten Pasuruan. Lalu kasus suap untuk meloloskan PS Mojokerto Putra ke Liga 1. Ada juga kasus match fixing antara Madura FC melawan PSS Sleman.
”Sepanjang 2018–2020 kurang lebih ada 18 kasus yang kami proses. Baik secara organisasi, manajemen, perangkat pertandingan, pemain, maupun perantara,” ungkapnya.
Ke depan, lanjut Sigit, sesuai dengan kebijakan ketua umum PSSI yang baru, pihaknya akan terus memperkuat satgas. Saat ini ada 15 satgas yang disebar di semua wilayah. Polri akan menyesuaikan dengan apa yang menjadi program ketua umum PSSI.
”Intinya, kami siap mendukung pemberantasan match fixing,” imbuh mantan Kadivpropam Polri tersebut.
Menurut Erick Thohir, sepakbola hanya akan berkembang jika penyelenggaraannya berjalan bersih. Polri sebagai pihak yang punya wewenang untuk menindak hal ini akan mendukung upaya ini.
Permasalahan pengaturan skor, kata Erick, sudah berlarut-larut dan menjadi benalu di sepak bola Indonesia.
”Sudah waktunya kita, PSSI, memberikan kartu merah kepada mafia bola,” tegas Erick.
Menurut Erick, menyelesaikan persoalan itu tidak cukup hanya dengan bicara.
”Yang jelas terbukti melakukan pengaturan skor harus dihukum seumur hidup (tak boleh beraktivitas di sepak bola, Red),” tandas Erick.
PSSI tidak bisa bekerja sendiri dalam upaya memberantas pengaturan skor. Diperlukan keterlibatan Polri dan pemerintah.
”Upaya ini harus dilakukan secepatnya. Dan diimplementasikan di kompetisi musim yang akan datang,” terang salah seorang pemilik saham DC United itu.
Perang terhadap pengaturan skor menjadi salah satu concern utama PSSI kepemimpinan Erick Thohir yang baru terpilih menjadi ketua federasi saat ini. PSSI menggandeng Polri bersama pemerintah yang dalam hal ini Kemenpora. (dian/lbi)