JAKARTA, liputanbangsa.com – Wakil Ketua Umum Gerindra Rahayu Saraswati Djojohadikusumo mengaku telah mendapatkan izin dari pihak Museum Perumusan Naskah Proklamasi untuk menggelar deklarasi dukungan Golkar dan PAN untuk Prabowo Subianto.
“Sudah mendapatkan izin,” kata perempuan yang akrab disapa Sara itu di kawasan Blok M, Jakarta, Rabu (16/8).
Dia bicara demikian menanggapi relawan Ganjar Pranowo yang mengajukan laporan ke Bawaslu mengenai dugaan pelanggaran kampanye di museum
Sara yakin acara deklarasi capres di museum tak menyalahi aturan yang berlaku jika sudah mendapatkan izin.
Akan tetapi, ia tetap menghormati jika ada pihak yang mempersoalkan hingga melapor ke Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu).
“Kalau ada yang melaporkan itu hak mereka. Dari kita saya yakin sudah ada pengecekan dan itu kita tak mungkin pakai itu tanpa izin dari pengelola museum,” kata dia.
Acara deklarasi dukungan kepada Prabowo Subianto dihelat di Museum Perumusan Naskah Proklamasi (Munasprok), Jakarta, pada Minggu lalu (13/8).
Dalam agenda itu, Golkar dan PAN yang menyatakan dukungan. Dihadiri pula oleh Ketua Umum Gerindra Prabowo Subianto dan Ketua Umum PKB Muhaimin Iskandar.
Sara yakin acara deklarasi capres di museum tak menyalahi aturan yang berlaku jika sudah mendapatkan izin.
Akan tetapi, ia tetap menghormati jika ada pihak yang mempersoalkan hingga melapor ke Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu).
“Kalau ada yang melaporkan itu hak mereka. Dari kita saya yakin sudah ada pengecekan dan itu kita tak mungkin pakai itu tanpa izin dari pengelola museum,” kata dia.
Acara deklarasi dukungan kepada Prabowo Subianto dihelat di Museum Perumusan Naskah Proklamasi (Munasprok), Jakarta, pada Minggu lalu (13/8).
Dalam agenda itu, Golkar dan PAN yang menyatakan dukungan. Dihadiri pula oleh Ketua Umum Gerindra Prabowo Subianto dan Ketua Umum PKB Muhaimin Iskandar.
Namun, Kelompok relawan Ganjarian Spartan melaporkan kubu Prabowo ke Bawaslu pada hari ini, Rabu (16/8).
Ketua Komter Ganjarian Spartan DKI Jakarta, Anggiat Tobing menilai museum tak seharusnya digunakan untuk acara politik. Atas dasar itu ia membuat laporan ke Bawaslu.
Bawaslulalu melakukan pemeriksaan terhadap laporan yang masuk terlebih dahulu sebelum menindaklanjuti.
“Tindakan kubu Prabowo merupakan upaya pembelokan sejarah dan mengatasnamakan sejarah perumusan naskah proklamasi. Mau dibelokkan menjadi kepentingan pencapresan Prabowo sendiri,” ucap Anggiat Tobingdi Bawaslu.
(ar/lb)