JAKARTA, liputanbangsa.com – Otorita Ibu Kota Nusantara (OIKN) menyampaikan bahwa pihaknya turut membantu memberikan sosialisasi tata cara dan lokasi Tempat Pemungutan Suara (TPS) Pemilu 2024 kepada para pekerja yang sedang membangun IKN.
Sekretaris OIKN Jaka Santos mengatakan bahwa sebenarnya pengaturan teknis Pemilu 2024 di kawasan IKN tetap menjadi ranah kerja KPU Kabupaten Penajam Paser Utara (PPU) dan Pemerintah Kabupaten PPU.
Peran OIKN tetap dibutuhkan sebagai fasilitator para pekerja di Kawasan Inti Pusat Pemerintahan (KIPP) apabila ingin berpartisipasi saat pencoblosan.
“Kita (OIKN) mendorong untuk menyiapkan apabila orang-orang berasal dari luar Kalimantan ingin menjalankan hak pilihnya,” kata Jaka dikutip dari Antara, Senin (12/2/2024).
Jaka menjelaskan, pihaknya dengan KPU Kabupaten PPU, dan Pemkab PPU telah menyiapkan dua TPS lokasi khusus di kawasan IKN.
Dua lokasi tersebut didirikan tidak jauh dari KIPP untuk memfasilitasi para pekerja yang berstatus sebagai Daftar Pemilih Tambahan (DTPb).
Di TPS lokasi khusus IKN terdapat 304 pemilih yang telah terdaftar. Jumlah tersebut terbagi menjadi dua, yakni 187 DPTb yang terdaftar di TPS 901 dan 117 DPTb yang terdaftar di TPS 902.
Lebih lanjut, Jaka menjelaskan, OIKN sendiri tergabung dalam satuan tugas (satgas) bersama KPU Kabupaten PPU, Bawaslu dan Pemkab PPU untuk mengkomunikasikan kepada perusahaan di kawasan IKN agar mendorong kepada pekerja yang ingin menggunakan hak suaranya.
Pencoblosan 14 Februari 2024
Hingga saat ini, kata Jaka, tidak ada hambatan proses penyiapan pekerja untuk melakukan pencoblosan 14 Februari berjalan dengan baik.
Ia menilai perusahaan-perusahaan di kawasan IKN telah melakukan tanggungjawabnya dengan baik.
“Yang melakukan sosialisasi terkait kepemiluan ini memang penyelenggara pemilu, sedangkan OIKN itu sebenarnya bukan penyelenggara pemilu. Tapi kita tetap membantu memfasilitasi apa yang diperlukan oleh penyelenggara pemilu untuk melakukan sosialisasi tersebut,” jelasnya.
Adapun hingga 9 Februari 2024, Komisi Pemilihan Umum (KPU) Penajam Paser Utara (PPU) mencatat sebanyak 3.266 pekerja Ibu Kota Nusantara (IKN) telah terdaftar sebagai Daftar Pemilih Tambahan (DPTb).
Jumlah tersebut merupakan akumulasi dari tiga kecamatan yang mencakup Kecamatan Penajam, Sepaku, dan Waru.
Sementara jumlah DPTb di luar pekerja IKN Nusantara tercatat sebanyak 4.614 DPTb.
Istana Negara dan Hotel Nusantara di IKN Siap Digunakan 17 Agustus 2024
Pembangunan Ibu Kota Nusantara (IKN) sudah terlihat wujudnya. Bukan lagi hamparan tanah kosong dengan berbagai alat berat, gedung-gedung di IKN sudah terlihat wujudnya meskipun belum rampung benar.
Kepala Badan Otorita Ibu Kota Nusantara (IKN) Bambang Susantono menjelaskan, sejumlah infrastruktur ditargetkan sudah harus selesai pembangunanya sebelum 17 Agustus 2024.
Beberapa diantaranya adalah istana negara dan hotel Nusantara.
Kedua infrastruktur tersebut harus siap dipakai pada pelaksanaan upacara kemerdekaan di IKN pada 17 Agustus 2024 bersama Presiden Joko Widodo.
“Di depan istana sudah terpasang lapangan seremonial untuk tempat upacara. Kantor-kantor pemerintah juga InsyaAllah nanti hampir semua sudah jadi dan Agustus terlihat,” ucapnya dikutip dari Antara, Minggu (11/2/2024).
Nanti juga akan dipasang titik expo yang menampilkan beberapa bangunan yang menggambarkan visi IKN di tahun 2045.
Ia berharap para pengunjung bisa melihat dan merasakan bagaimana IKN akan menjadi kota dunia untuk semua.
“Di sana nanti ada rumah-rumah kecil, ada robotik, benar-benar futuristik. Kami ingin para pengunjung bisa melihat dan merasakan bagaimana IKN akan menjadi kota dunia untuk semua,” jelasnya.
Bambang mengatakan pihaknya terus melakukan sosialisasi dan penyebarluasan informasi positif tentang pembangunan IKN sebagai kota cerdas, inklusif, dan berkelanjutan.
“Sampai saat ini kita juga tidak bisa menutup diri bahwa masih ada masyarakat yang apatis yang masih meragukan IKN. Oleh karena itu, kami ingin agar media sosial dan media massa bisa memberikan informasi kepada masyarakat apa sih fakta dan data sesungguhnya di lapangan,” ujar Bambang.
Luas Wilayah Darat dan Laut
Bambang menerangkan bahwa pada tahun politik, Otorita IKN sudah melakukan beberapa kegiatan sosialisasi, seperti Nusantara Fair di Jakarta, Nusantara Goes to Campus, dan road show ke berbagai daerah.
Ia menegaskan bahwa Otorita IKN bekerja profesional untuk mewujudkan amanah Undang-Undang yang mengamanatkan pembangunan IKN sebagai kota yang hijau, cerdas, inklusif, tangguh, dan berkelanjutan.
Menurutnya, berdasarkan Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2022 tentang Pembentukan Ibukota Negara, luas wilayah darat ibukota Nusantara adalah 252.600 hektar dan luas wilayah laut adalah 69.769 hektar.
“Dari luas wilayah darat tersebut, hanya sekitar 22 persen atau 56.159 hektar yang akan menjadi Kawasan Inti Ibu Kota Nusantara, yang meliputi pusat pemerintahan, bisnis, pendidikan, dan budaya,” sebut Bambang.
Kemudian, tambahnya, sekitar 78 persen atau 196.500 hektar akan menjadi kawasan pengembangan ibukota Nusantara, yang meliputi kawasan industri, pertanian, perkebunan, dan konservasi.
(ar/lb)