liputanbangsa.com – Sudah hampir 80 tahun Korea Utara dan Korea Selatan terpisah seiring dengan berakhirnya Perang Dunia II.
Berakhirnya Perang Dunia II membawa kemerdekaan bagi banyak negara Asia yang selama berpuluh-puluh tahun dijajah oleh Kekaisaran Jepang.
Komunisme menjadi populer sejak tahun 1920-an dan banyak pemimpin pro-komunis ingin membentuk negara dengan pedoman Uni Soviet, dikutip dari The Collector.
Pemimpin lainnya berargumen menolak komunisme karena dianggap otoriter, melanggar tradisi budaya dan agama, serta memilih menganut prinsip Barat.
Hal ini yang menyebabkan Korea terpisah menjadi negara pro-komunis di Utara dan negara anti-komunis di Selatan.
Sejak terpisahnya Korea, kedua negara ini berkembang ke arah yang berbeda.
Berikut perbedaan tajam Korea Utara dan Korea Selatan.
1. Hak Asasi Manusia dan Kebebasan Individu
Korea Utara terkenal akan sangat tegas dalam memperlakukan masyarakatnya.
Masyarakat Korea Utara dituntut untuk patuh terhadap peraturan pemerintah yang terkadang di luar nalar. Pemerintah tidak segan-segan menjatuhkan hukuman mati bagi masyarakat yang melanggar aturan.
Seorang anak Korea Utara berusia dua tahun dihukum penjara seumur hidup setelah pejabat menemukan Alkitab di tangan orang tua balita tersebut, dikutip dari New York Post.
Korea Utara juga diduga menahan ratusan ribu orang, termasuk anak-anak, di kamp penjara politik dan fasilitas penahan lainnya di seluruh negeri.
Dilansir dari Amnesty International, laporan perlakuan terhadap tahanan sudah membaik dalam beberapa tahun terakhir, tetapi tindakan pelecehan verbal, pemukulan, penyiksaan, dan eksekusi masih tetap terjadi.
Berbeda dengan Korea Utara, Korea Selatan sangat menghormati secara luas hak-hak warga negaranya. Pemerintah Korsel tidak menutup mata dalam menjamin hak-hak kebebasan dan perlindungan individu dengan membentuk lembaga di bawah pemerintah.
Sebagai contoh pembentukan Komite Ahli Satuan Tugas Kejahatan Seks Digital oleh Kementerian Kehakiman setelah insiden “Nth Room”.
Nth Room merupakan jaringan pemerasan seksual yang beroperasi pada aplikasi Telegram dan menargetkan puluhan perempuan, dikutip dari Amnesty International.
Korea Selatan juga sangat jarang menjatuhkan hukuman mati dengan eksekusi terakhir yang dilakukan pada 1997.
2. Besaran Populasi
Walaupun besar wilayah Korea Utara dan Korea Selatan hampir sama, jumlah populasi kedua negara ini berbeda jauh.
Korea Selatan pada 2023 memiliki populasi lebih dari 51,7 juta jiwa, sedangkan Korea Utara jumlah populasinya adalah 26,2 juta jiwa.
Pada awal Desember lalu, Kim Jong Un sampai menangis menyampaikan permohonan kepada perempuan Korea Utara untuk memiliki lebih banyak anak, dilansir dari Economic Times.
Perbedaan tersedianya asupan gizi antara kedua negara ini membuat penduduk Korea Utara cenderung memiliki postur tubuh lebih kecil dibandingkan penduduk Korea Selatan.
“kira-kira 4 sentimeter pada anak laki-laki pra-sekolah dan 3 sentimeter pada anak perempuan pra-sekolah,” ungkap Daniel Schwekendiek dari Universitas Sungkyunkwan di Seoul terkait perbedaan tinggi badan, dikutip dari Deutsche Welle.
3. Tingkat Ekonomi Negara
Dominasi penuh dinasti Kim membuat Korea Utara dinobatkan sebagai negara paling terisolasi di dunia.
Kediktatoran militer Kim Jong Un terwujud dalam kontrol ketat terhadap perekonomian, termasuk di hampir semua aspek produksi dan distribusi.
Berdasarkan informasi yang terbatas, skor kebebasan ekonomi Korea Utara adalah 2,9.
Hal ini menjadikan Korea Utara sebagai negara paling tidak bebas pada 2023 dan menduduki peringkat terakhir dibandingkan 39 negara di kawasan Asia Pasifik, dilansir dari The Heritage Foundation.
Berbanding terbalik dengan Korea Selatan, popularitas K-pop yang terus meningkat dan pembangunan negara yang masif membuat perekonomian Korea Selatan kian berkembang.
Dilansir dari Business Korea, Produk Domestik Bruto (PDB) nominal Korea Selatan berada di peringkat ke-13 dunia.
Bank of Korea (BOK) merilis data bahwa PDB Korea Selatan berdasarkan nilai tukar pasar adalah 1,673 triliun USD pada 2022.
4. Kepercayaan dan Keagamaan
Pemerintahan Korea Utara yang menganut paham komunis menyebabkan negara tersebut menjadi ateis.
Kondisi kebebasan beragama di Korea Utara termasuk yang terburuk di dunia. Konstitusi Korea Utara secara nominal memberikan kebebasan beragama, tetapi melarang penggunaan agama untuk menarik kekuatan asing atau merugikan negara, dilansir dari United State Commission on International Religious Freedom.
Setiap orang yang ketahuan menjalankan agama atau dicurigai menyimpan pandangan agama secara pribadi dapat dikenai hukuman penangkapan, penyiksaan, pemenjaraan, bahkan eksekusi mati.
Di Korea Selatan, agama Kristen dan Katolik telah mendapat banyak pengikut baru dalam beberapa dekade terakhir.
Secara historis, masyarakat Korea menganut agama Budha, Konfusianisme, dan Shamanisme.
Kemajuan teknologi dan modernitas budaya membuat hampir 50 persen masyarakat Korea Selatan saat ini mengaku tidak beragama.
5. Akses Internet dan Komunikasi
Bagi 26 juta populasi Korea Utara, keleluasaan mengakses internet dan komunikasi dengan negara lain adalah suatu hal yang mustahil.
Hanya beberapa ribu anggota masyarakat kerajaan pertapa yang bisa mengakses internet global, sedangkan internet internal negara saja berada diluar jangkauan masyarakat.
Segelintir orang yang menjadi anggota layanan publik dan pendidikan baru diizinkan mengakses World Wide Web, tetapi di bawah pengawasan ketat.
“Saya diajari tentang World Wide Web, dan bahkan harus menghafalnya untuk ujian, namun saya hanya tahu tentang internet secara teori,” kata seorang pembelot Korea Utara, dilansir dari Wired.
Korea Selatan memiliki fasilitas jaringan internet yang jauh lebih baik dibandingkan Korea Utara.
Lebih dari 95 persen atau 46 juta warga Korea Selatan menggunakan internet. Korea Selatan juga dinobatkan sebagai negara dengan rata-rata kecepatan internet tercepat.
(ar/lb)