liputanbangsa.com – Seandainya ada intervensi politik dari Kepala Staf Kepresidenan (KSP) Moeldoko dan Jhoni Allen Marbun yang mengajukan peninjauan kembali (PK), Indonesia disebut Ketua Umum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) akan berada dalam bahaya.
Meski dirinya meyakini gugatan KSP Moeldoko tak memiliki alasan untuk menang, tetapi Demokrat bakal waspada mengingat kejadian di Indonesia belakangan ini.
“Beberapa praktisi hukum mengatakan bahwa proses PK bisa menjadi bagian ‘ruang gelap’ peradilan. Ada celah, untuk masuknya intervensi politik,” kata AHY di Kantor DPP Partai Demokrat Posko Perubahan dan Perbaikan, Menteng, Jakarta Pusat, Senin (3/4).
“Dan jika benar ada intervensi politik dalam kaitan manuver KSP Moeldoko ini, maka keadilan, hukum dan demokrasi di negeri Indonesia tercinta ini berada dalam keadaan bahaya atau lampu merah,” imbuhnya.
Setelah melakukan pertimbangan kemungkinan intervensi politik pada proses PK, AHY lantas menggiring kasus tersebut ke ruang publik.  Ia juga meminta kepada rakyat Indonesia untuk ikut memonitor kasus ini.
“Bahkan, para Ketua DPD dan Ketua DPC di seluruh tanah air bersepakat, untuk mengirimkan surat perlindungan hukum kepada ketua MA,” lanjutnya.
Adanya kejadian akhir-akhir ini seperti Pengadilan Negeri Jakarta Pusat yang memutuskan agar Pemilu 2024 ditunda, membuat AHY menilai akan terjadi potensi tekanan dan kepentingan politik pihak tertentu atau bagian dari elite dan penguasa di Indonesia.
“Tekanan dan kepentingan politik ini, bahkan bukan hanya masuk dalam ranah hukum. Dunia olahraga kita pun kena imbasnya,” ujarnya.
Langkah yang dilakukan PK Moeldoko tersebut dinilai AHY sebagai upaya untuk mengagalkan Anies Baswedan maju sebagai Capres 2024.
“Jika di tengah fokus kerja kami itu, ada oknum penguasa yaitu Kepala Staf Presiden Moeldoko, yang berupaya mengambil alih partai kami, maka dengan terpaksa kami lawan,” ujar AHY. (afifah/lbi)