JAKARTA, liputanbangsa.com – Presiden Joko Widodo atau Jokowi menegaskan bantuan sosial (bansos) tambahan berupa bantuan langsung tunai (BLT) sebesar Rp 200 ribu per bulan yang dibagikan mulai Januari hingga Maret 2024 sudah disetujui DPR RI.
Adapun anggaran untuk bantuan ini sebesar Rp 11,2 triliun.
“Iya, itu semuanya sekali lagi itu kan sudah lewat mekanisme persetujuan di DPR APBN itu. Jangan dipikir hanya keputusan kita (pemerintah) sendiri, tidak seperti itu dalam mekanisme kenegaraan kita, pemerintahan kita enggak seperti itu,” jelas Jokowi di Pelabuhan Tanjung Priok Jakarta Utara, Jumat (2/2/2024).
Dia membantah penyaluran bansos dari pemerintah tersebut dipolitisasi jelang Pemilu 2024.
Jokowi menyebut pemerintah telah menyalurkan sejumlah bansos kepada masyarakat sejak September 2024.
“Oh udah dari dulu (bansos). Ini kan (bansos) sudah dari September,” ujarnya.
Jokowi menjelaskan penyaluran bansos baru senilai Rp600.000 untuk tiga bulan dikarenakan adanya kenaikan harga beras di seluruh negara.
Selain itu, kata dia, pemerintah ingin memperkuat daya beli rakyat yang kurang mampu.
“Dan itu sudah dilakukan misalnya bantuan pangan beras itu sudah sejak September, BLT itu karena ada EL Nino kemarau panjang, sehingga juga ini untuk memperkuat daya beli masyarakat sehingga diperlukan (bansos tambahan),” tutur Jokowi.
Anggaran BLT
Sebelumnya, Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani Indrawati telah menganggarkan dana senilai Rp 11,25 triliun untuk mendukung program bantuan langsung tunai (BLT) Mitigasi Risiko Pangan di pemerintahan Jokowi.
Sri Mulyani mengatakan, BLT mitigasi pangan akan disalurkan sebesar Rp200.000 pada periode Januari, Februari, dan Maret 2024.
BLT ini ditargetkan menyasar 18,8 juta keluarga penerima manfaat (KPM).
“Kalau untuk 3 bulan itu Rp11,25 triliun, untuk 18 juta (18, juta) KPM,” kata Sri Mulyani kepada awak media di Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian, Jakarta Pusat, Senin (29/1/2024).
Meski demikian, teknis penyaluran BLT Mitigasi Risiko Pangan direncanakan akan disalurkan sekaligus Rp 600.000. Mengingat, adanya keterbatasan waktu pencairan BLT tersebut.
“3 bulan sekaligus, nanti kita liat kesiapan dari Kementerian Sosial,” singkat Sri Mulyani meninggalkan awak media.
(ar/lb)