JAKARTA, liputanbangsa.com – Presiden Joko Widodo atau Jokowi dikabarkan bakal bergabung dengan Partai Golkar setelah masa jabatannya berakhir.
Sejumlah pihak menyebutkan Jokowi berpeluang menduduki kursi ketua umum partai berlambang pohon beringin itu.
Partai Golkar akan menyelenggarakan musyawarah nasional (munas) pada Desember 2024.
Sebelumnya, Wakil Ketua Umum Partai Golkar Bambang Soesatyo mengatakan, empat nama masuk bursa bakal calon ketua umum Golkar menjelang munas.
Mereka adalah Airlangga Hartarto, Bahlil Lahadalia, Agus Gumiwang Kartasasmita, dan dia sendiri.
Berikut ini reaksi internal Golkar soal Jokowi masuk bursa calon ketua umum menjelang munas Desember mendatang:
1. Aburizal Bakrie: Ada Aturannya
Pengurus Partai Golkar menilai minim peluang Presiden Joko Widodo atau Jokowi menjadi ketua umum Golkar.
Salah satu yang mengungkapkan hal itu adalah Ketua Dewan Pembina DPP Partai Golkar Aburizal Bakrie.
“Ada aturan, mesti menjadi pengurus minimal lima tahun,” katanya dalam acara buka puasa bersama dan silaturahmi pengurus Golkar se-Indonesia di Nusa Dua, Kabupaten Badung, Bali pada Jumat, 16 Maret 2024.
Mantan ketua umum Golkar yang akrab disapa Ical itu mengungkapkan rasa senangnya jika Jokowi masuk ke partai beringin.
“Pak Jokowi masuk, senang dong, presiden 10 tahun dan merupakan tokoh masyarakat,” ujarnya.
2. Lodewijk Freidrich Paulus: Belum Ada Pembicaraan untuk Posisi Jabatan
Sekretaris Jenderal Partai Golkar Lodewijk Freidrich Paulus mengaku merasa senang jika Jokowi mau bergabung dengan partainya.
“Bayangkan presiden mau masuk. Pasti akan membantu Partai Golkar. Di internal juga ada program kaderisasi,” ujar dia di Nusa Dua, Kabupaten Badung, Bali pada Jumat, 16 Maret 2024.
Soal jabatan, Lodewijk mengatakan belum ada pembicaraan yang mengarah ke sana.
Apalagi untuk Jokowi dan putra sulungnya, Gibran Rakabuming Raka, menjadi calon ketua umum. “Untuk posisi jabatan belum ada pembicaraan,” kata dia.
Dia malah balik mempertanyakan siapa yang mengatakan Jokowi dan Gibran ingin menjadi ketua umum Partai Golkar. “Ini sumbernya dari mana?”
Lodewijk menyebutkan telah menjalankan program kaderisasi sejak September 2021 dan berhasil merekrut sekitar 3,2 juta kader baru.
“Siapa pun warga negara Indonesia, gampang tinggal isi formulir dan scan KTP. Sudah jadi anggota Golkar,” tuturnya.
3. Jusuf Kalla: Bergabung Saja Boleh
Jusuf Kalla atau JK menilai semua orang bisa saja bergabung dengan Golkar. Namun wakil presiden periode 2014-2019 ini mengatakan ada sejumlah persyaratan untuk bergabung dengan Golkar.
“Ya, semua orang bisa bergabung ke Golkar tapi dengan syarat-syarat, bergabung saja boleh, apa yang tidak boleh,” kata JK usai acara Muktamar Dewan Masjid Indonesia (DMI) di Hotel Sultan, Jakarta Pusat, Jumat, 1 Maret 2024.
Menurut dia, Jokowi tak serta merta bisa menduduki posisi pengurus partai apalagi jadi ketua umum begitu bergabung dengan Golkar.
Sebab, syaratnya harus menjadi kader dan punya pengalaman paling tidak selama lima tahun sebagai pengurus partai.
“Tapi kalau untuk jadi pengurus ada aturannya, kalau untuk jadi ketua atau jadi apa minimum 5 tahun harus punya (pengalaman) pengurus,” ujar ketua umum Golkar periode 2004-2009 itu.
4. Erwin Aksa: Untuk Jadi Ketua Umum Golkar, Persyaratannya Banyak
Wakil Ketua Umum DPP Partai Golkar, Erwin Aksa, mengatakan Jokowi tidak akan langsung bisa menjadi ketua umum tanpa mematuhi aturan yang ada dalam Anggaran Dasar/Anggaran Rumah Tangga (AD/ART).
Menurut dia, Jokowi perlu mengikuti prosedur yang berlaku jika ingin bergabung dan bersaing dalam pemilihan ketua umum Golkar.
“Buat Golkar, kami menerima siapa saja yang ingin bergabung dengan Golkar dan nyaman dengan Golkar. Tetapi, kembali lagi munas Golkar itu baru 21 Desember 2024. Masalah ketua umum itu punya syarat,” ujar Erwin pada Kamis, 14 Maret 2024.
Erwin menegaskan, meski terbuka untuk semua, proses pencalonan ketua umum memiliki persyaratan yang harus dipenuhi. “Kalau Pak Jokowi ingin bergabung, ya silakan, beliau tokoh nasional ya, kami terbuka untuk semua golongan,” tuturnya.
Salah satu persyaratan yang mungkin akan menjadi hambatan bagi Jokowi adalah ketentuan bahwa calon ketua umum harus pernah menjadi pengurus pusat atau provinsi selama satu periode penuh dan aktif dalam kepengurusan Golkar selama lima tahun terakhir.
Ditambah, calon ketua umum harus mendapatkan dukungan 30 persen dari pemilik suara.
“Belum lagi ada klausul pernah mengikuti pelatihan Golkar. Jadi persyaratannya cukup banyak untuk menjadi ketua umum Golkar itu,” kata Erwin menambahkan.
Kata dia, jika hanya untuk menjadi anggota, anggota dewan pembina, atau anggota dewan kehormatan, hal tersebut masih memungkinkan.
(ar/lb)