JAKARTA, liputanbangsa.com – Kementerian Dalam Negeri, melalui Ditjen Produk Hukum Daerah dan Dirjen Otonomi Daerah, menekankan pentingnya memperkuat konsiderans yuridis dalam draf Raperda Penyelenggaraan Perpustakaan.
Hal ini diperlukan untuk memastikan produk hukum tersebut dapat memenuhi kebutuhan daerah saat disahkan.
Pernyataan ini disampaikan oleh Putu Winarti dari Ditjen Produk Hukum saat menerima kunjungan Komisi A DPRD Jawa Tengah, Rabu (21/8/2024), di ruang rapat.
Kunjungan tersebut bertujuan untuk mengonsultasikan materi draf raperda yang merupakan revisi dari Perda No. 1/2014
Putu menekankan perlunya melengkapi landasan hukum raperda, yang merupakan turunan dari UU No. 43/2017 tentang Perpustakaan.
Ia juga menyarankan agar raperda ini mencakup peraturan kepala perpustakaan arsip nasional terkait klasifikasi perpustakaan di tingkat provinsi, kabupaten, dan kota.
Soenarno, anggota Komisi A yang menjadi juru bicara, menyampaikan harapan agar raperda tersebut bisa disahkan sebelum masa jabatan DPRD periode 2019-2024 berakhir pada 3 September mendatang.
Ia menekankan pentingnya perda ini untuk mengoptimalkan peran perpustakaan, yang juga akan mempengaruhi pencapaian Indeks Pembangunan Manusia (IPM).
Soenarno menjelaskan bahwa peningkatan minat baca masyarakat akan berkontribusi pada peningkatan IPM, dan sesuai dengan amanat UU Perpustakaan, pemerintah daerah harus mendukung perpustakaan hingga ke tingkat desa.
Selain itu, raperda ini juga mengatur agar pemerintah kabupaten/kota mengalokasikan anggaran untuk perpustakaan, serta memastikan perpustakaan dapat menjawab tantangan era digital.
Ketua Komisi A, Muh Saleh, hadir dalam konsultasi tersebut bersama perwakilan dari Biro Hukum Setdaprov Jateng dan Dinas Arsip dan Perpustakaan (Arsipus). (Adv/Anf)
(lb/lb)