SEMARANG, liputanbangsa.com – Tahun 2024 disebut sebagai tahun politik dimana pemililhan pimpinan daerah dan wakil rakyat akan dilaksanakan dalam tahun yang sama secara serentak.
Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (Kesbangpol) Provinsi Jawa Tengah, Haerudin, S.H., M.H mengungkapkan menjelang pemilu dan pilkada 2024 rentan pengaruh intervensi hitam menjelang.
Untuk itu, Haerudin mengajak peserta Rapat Koordinasi untuk lebih memperhatikan kondusifitas, toleransi, dan demokrasi.
“Untuk mengatisipasi hal tersebut, mengajak kepada seluruh peserta untuk lebih konsentrasi dalam 3 hal yaitu kondusifitas, toleransi, dan demokratisasi khususnya di wilayah jawa tengah” tuturnya dalam Rakor Indeks Demokrasi Indonesia (IDI) di Amanda Hills Hotel Bandungan Kab. Semarang pada selasa (14/2/2023).
Haerudin menambahkan, Badan Kesbangpol Prov. Jateng juga siap memfasilitasi maupun berdialog, dan berdiskusi dalam rangka mewujudkan kondusifitas wilayah jawa tengah menjelang pemilu dan pilkada tahun 2024.
Lebih lanjut, Ia menjelaskan untuk mendukung suksesnya pemilu dan pilkada 2024, Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Prov. Jawa Tengah juga tengah memproses kenaikan indeks kenaikan bantuan keuangan partai politik yang sebelumnya Rp.1.200 menjadi Rp.2.000 yang rencananya akan dilaksanakan saat perubahan anggaran.
Syarat pencairan bantuan keuangan partai politik tersebut akan dilaksanakan di tahun berjalan setelah laporan pertanggung jawaban bantuan keuangan partai politik sudah diperiksa oleh BPK.
Terkait dengan isu yang beredar tentang penundaan pemilu, KPU Jawa Tengah siap melaksanakan Pemilu dan pilkada 2024 dan tidak akan terpengaruh dengan isu penundaan pemilu sekalipun yang akan digelar pada 14 Februari 2024 dan 27 November 2024.
Ketua KPU Jateng, Paulus Widiantoro, mengatakan bahwa untuk mendukung pelaksanaan pemilu dan pilkada 2024, KPU Jateng sudah mengerahkan Petugas yang akan berkeliling untuk melakukan verifikasi faktual secara langsung dukungan bakal calon anggota DPD. Kegiatan lain yang akan dilakukan KPU yakni pencocokan dan dan penelitian data pemilih.
Sementara dalam rapat, Ketua Bawaslu Prov. Jateng yang diwakili Koordinator Pengamanan dan Pelanggaran Bawaslu Prov. Jateng, Achmad Husain, mengatakan bahwa dalam mendukung pilkada dan pemilu serentak 2024, Bawaslu Prov. Jateng melakukan beberapa hal seperti melakukan pengawasan dan pencegahan terjadinya potensi pelanggaran atau sengketa proses demi mewujudkan Pemilu demokratis dan berkualitas serta untuk mencegah terjadinya praktik politik uang di wilayah dan mengawasi netralitas bagi penyelenggara pemilu dan pemilian serta ASN.
Menurut Dosen Fisip UNWAHAS, Drs. Joko J Prihatmoko, M.Si, Demokrasi memberikan kesempatan kepada rakyat untuk partisipasi yang efektif dalam memberikan suara dan mendapatkan pemahaman yang jernih serta membantu melakukan pengawasan terhadap agenda setiap tahapan pemilu dan pemilihan.
Terakhir, Ketua Komisi A DPRD Prov. Jateng Mohammad Saleh, menyampaikan kesbangpol, KPU dan bawaslu telah sukses menyelesaikan setiap tahapan persiapan pemilu dan pilkada tahun 2024. DPRD Prov. Jateng memiliki kepentingan yang sama utamanya dalam menjaga kondusifitas di Jawa Tengah.
“Untuk mendukung kondusifitas tersebut DPRD Prov. Jateng juga melakukan kunjungan kerja untuk memantau kesiapan penyelenggaraan pemilu agar permasalahan permasalahan dapat terselesaikan, mengingat pada 2023 sudah mulai masuk tahun politik” tandasnya. (dian/lbi)