SEMARANG, liputanbangsa.com – Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo mengapresiasi semangat kesukarelawanan kader Pembantu Pembina Keluarga Berencana Desa (PPKBD).
Selain mensosialisasikan keluarga berencana (KB), mereka juga membantu dalam penanganan stunting di desa masing-masing.
“Mereka orang-orang yang sangat terlatih karena sudah puluhan tahun dan mereka mendedikasikan diri, nggak dibayar. Ini menurut saya sebuah spirit kesukarelawanan yang perlu kita contoh dan pemerintah membutuhkan itu. Tadi ada permintaan tolong dilembagakan kemudian kapasitas ditingkatkan. Oke, kita latih,” kata Ganjar usai menghadiri acara Temu Kader PPKBD Provinsi Jawa Tengah di aula BPSDMD Jawa Tengah, Selasa (8/8).
Menurut Ganjar, kader PPKBD dari berbagai daerah ini memiliki bermacam inisiatif.
Mereka mengurusi sosialisasi tentang KB, mulai dari siapa yang harus KB, pada usia berapa harus menggunakan KB, dan jenis KB yang mesti digunakan.
Kader PPKBD juga berinisiatif untuk membentuk organisasi tingkat provinsi yang merupakan organisasi PPKBD tingkat provinsi pertama di Indonesia.
“PPKBD dari daerah ini bagus ternyata. Ini luar biasa karena mereka punya organisasi. Ternyata organisasi para kader ini luar biasa, mereka butuh diapresiasi, mereka butuh disemangati karena mereka relawan, benar-benar relawan, juga menangani stunting,” ungkapnya.
Selain sosialisasi KB, kades PPKBD ini juga membantu dalam penanganan stunting di tingkat desa.
Beragam inisiatif dilakukan, misalnya menggalang dana dari iuran warga, mengalokasikan dana desa untuk stunting, serta program orangtua asuh.
“Tadi ada pengalaman-pengalaman baik dalam penanganan stunting, bagaimana warga bisa iuran, dana desa digunakan, ada yang membelanjakan untuk penanganan stunting. Ini bagian kekuatan gotong royong, partisipasi warga untuk mensosialisasikan KB sekaligus kita bicara soal penanganan stunting,” katanya.
Terkait penurunan angka stunting di Jawa Tengah, Ganjar Pranowo optimistis pada tahun ini angkanya turun drastis dari tahun sebelumnya.
Sebab, hingga Juli 2023, penanganan stunting di Jawa Tengah sudah sangat sistematis dan verifikasi satu datanya akurat karena dihimpun dari tingkat bawah.
“Sekarang sudah kami siapkan ya untuk melakukan percepatan. Target nasionalnya 14 persen. Kalau hari ini cara penanganannya sudah sistematis, satu datanya benar, treatment-nya sudah benar saya kira tidak terlalu sulit untuk kita lakukan,” jelasnya.
Dalam kesempatan itu, Ganjar sempat berdialog dengan sejumlah kader PPKBD tentang upaya penurunan stunting di desa masing-masing.
Seorang kader dari Desa Mlilir, Kecamatan Bandungan, Kabupaten Semarang bernama Ade mengatakan, selain program bantuan dari pemerintah, di desanya juga ada iuran dari warga pemilik peternakan ayam potong dan ayam petelur.
Setiap panen, pemilik peternakan menyumbangkan ayam dan telur untuk anak stunting.
Kader lain dari Kelurahan Patemon, Kota Semarang, Kunaryati mengatakan, dalam penanganan stunting di wilayahnya ada program orangtua asuh.
Setiap orangtua asuh mendapat kewajiban membantu satu anak stunting di lingkungannya dengan memberikan asupan makanan bergizi.
Begitu juga dengan Tursiyati, kader dari Desa Cilongok, Kabupaten Banyumas. Di desanya sudah tidak ada anak stunting, namun masih ada anak yang masuk kategori stunted.
Untuk penanganan ini, di desanya memanfaatkan dana desa khusus untuk stunting.
Di desanya juga mengandalkan donatur dari CSR dan warga lainnya.
Sementara itu, terkait PPKDB Jawa Tengah, seorang kader bernama Muryadi mengaku sudah menjadi kader di Kabupaten Wonogiri sejak 1984.
Ia bertahan sebagai kader hingga saat ini, karena peran PPKBD sudah menjadi panggilan.
(ar/lb)