JAKARTA, liputanbangsa.com – Ketua Komisi Pemilihan Umum (KPU) Hasyim Asy’ari membeberkan alasan pendaftaran calon presiden dan wakil presiden untuk Pilpres 2024 dimajukan ke 10-16 Oktober 2023.
Sebelumnya, pendaftaran itu dijadwalkan pada 19 Oktober hingga 25 November 2023.
Perubahan tersebut kini tengah dirancang dalam draf Peraturan KPU (PKPU) yang merujuk pada Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023.
Dia menjelaskan UU 7 Tahun 2017 mengatur masa kampanye pilpres dan pileg dimulai tiga hari setelah penetapan calon.
Kampanye dilakukan 75 hari dan pemungutan suara digelar 14 Februari 2024.
“Namun dalam UU 7/2023, terdapat start yang berbeda. Untuk kampanye legislatif menjadi 25 hari setelah DCT (daftar calon tetap) dan untuk presiden menjadi 15 hari setelah DCT,” kata Hasyim melalui keterangan tertulis, Jumat (8/9).
Menurutnya, jika tak ada perubahan jadwal pendaftaran, maka pemungutan suara pilpres dan pileg akan berbeda.
Mengingat waktu mulai kampanye dua pemilihan itu dibuat berbeda dalam UU 7 Tahun 2023.
Hasyim mengatakan bahwa pada dasarnya ada sejumlah opsi perubahan jadwal.
KPU harus memperhatikan jendela waktu tahapan demi tahapan yang diatur ketat dalam UU Pemilu.
Dari sana, opsi memajukan pendaftaran capres-cawapres ke 10 – 16 Oktober 2023 pun diambil.
Hasyim menyampaikan pilihan itu telah diperhitungkan secara matang. Secara teknis tanggal itu jadi paling wajar dan memungkinkan.
“Dengan mempertimbangkan pengaturan pasal 276 UU Pemilu, kerangka tahapan dan waktu dalam pasal 230 sampai dengan pasal 238 UU Pemilu dan juga dengan pertimbangan teknis yang paling wajar dan memungkinkan, pilihan tersebut sudah sesuai,” ujarnya.
Terpisah, Menko Polhukam Mahfud MD mengatakan Pemilu 2024 justru bisa terganggu jika jadwal pendaftaran capres dan cawapres tak dimajukan.
Seiring berjalan waktu, ia mengatakan muncul kekhawatiran jika jadwal pendaftaran capres-cawapres 19 Oktober-25 November 2023 akan mengganggu pemungutan suara yang direncanakan berlangsung pada 14 Februari 2024.
“Kalau tidak dimajukan justru mempengaruhi tahapan Pemilu. Pemilu bisa terganggu kalau tidak dimajukan,” kata Mahfud di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Senin (11/9).
Selain itu, kata Mahfud, pendaftaran yang dimajukan ini juga agar dinamika politik tidak terlalu panas.
(ar/lb)