SURABAYA, liputanbangsa.com – Pemerintah Provinsi Jawa Timur disebut resmi menambahkan kuota haji tahun ini sebanyak 1.272. Hal itu merupakan bagian dari 8.000 kuota tambahan jemaah yang didapatkan Kementerian Agama RI dari Arab Saudi.
Penambahan kuota itu berdasarkan SK Dirjen PHU No 181 tahun 2023, yang menyebut jemaah haji reguler cadangan ditambah 15 persen dari kuota awal masing-masing provinsi. Serta waktu pembayaran pelunasan diperpanjang sampai 12 Mei 2023 pukul 15.00 WIB.
Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa pun bersyukur karena dengan adanya penambahan kuota haji, bisa memengaruhi antrean masa tunggu haji yang panjang di Jatim.
BACA JUGA:
Bipih Turun, Pelunasan Biaya Haji Ditetapkan Maksimal 25 Juta – Liputan Online Indonesia
“Kita bersyukur karena hal ini bisa mengurangi antrean haji yang cukup panjang di Jawa Timur,” Kata Khofifah.
Sebelumnya, kuota awal yang diberikan Kemenag RI kepada Jatim ialah sebanyak 35.152 jemaah. Setelah ada penambahan maka kuota haji Jatim menjadi 36.424 jemaah.
Namun yang menjadi perhatian Khofifah, dalam musim haji tahun ini, adalah kebijakan perpanjangan pelunasan biaya perjalanan ibadah haji reguler.
Sebab pada batas akhir pembayaran yang lalu, kuota belum tercapai mengingat terjadi permasalahan pada sistem Bank Syariah Indonesia (BSI).
Khofifah mengimbau calon jemaah haji asal Jatim tidak perlu khawatir. Karena kendala yang sempat dialami BSI tidak akan memengaruhi proses pelunasan yang dilakukan masyarakat.
“Mungkin calon jemaah haji yang juga nasabah BSI kemarin sempat khawatir tidak bisa melakukan pelunasan, saya sampaikan bahwa pelunasan biaya ibadah haji tetap bisa dilakukan,” imbaunya.
Khofifah menyebut dari kuota semula sebelum penambahan, sekitar 82 persen calon jemaah haji asal Jatim telah melakukan pelunasan.
Setelah ada penambahan kuota, maka prosentase calon jemaah haji Jatim yang telah melakukan pelunasan tentu akan terpengaruh.
“Karena ada penambahan kuota ya prosentasenya jadi terpengaruh, tapi insyaallah bisa memenuhi target tahun ini, karena ada penundaan batas akhir pembayaran pelunasan,” ungkapnya.
(heru/lbi)