BANYUWANGI, liputanbangsa.com – Sejumlah partai politik di Banyuwangi keberaatan jika putusan Mahkama Agung tentang perubahan keterwakilan kuota 30 persen Perempuan dalam komposisi bacaleg itu diberlakukan pada pemilu 2024.
Ketua Dewan Pimpinan Daerah (DPD) Partai Golkar Banyuwangi Ruliyono mengatakan, jika KPU menindaklanjuti putusan MA tersebut sangat merugikan partai politik.
Saat ini partai politik telah menata bakal calegnya untuk pemilu 2024 dan sudah ditetapkan DCS oleh KPU.
“Setiap bacaleg juga sudah melakukan persiapan terkait pencalekannya ke depan. Jika nanti diubah lagi peraturanya maka akan banyak bacaleg yang harus digeser,” ujar Ruliyono, Jumat (8/9/2024).
Kata Ruli, jika secara tiba-tiba aturan itu diberlakukan akan terjadi kegaduhan karena caleg yang diganti berpotensi melakukan gugatan.
Bacaleg laki- aki di dapil yang kuota perempuannya kurang harus diganti dengan bacaleg Perempuan.
Dan dampak yang lebih besar lagi sejumlah bacaleg di dapil tersebut berpotensi gagal jika unsur perempuanya tidak memenuhi syarat minimal.
Sementara menurut Ruli, untuk mencari pengganti bacaleg perempuan yang baru cukup sulit.
“Saya kira begini karena pemilu sudah berjalan itu nanti, seharusnya berlakunya pemilu depan, kalau sekarang repot semua kita ini kesulitan. Kesulitanya membuang orang- orang yang sudah mendaftar, mengurangi orang lagi tidak nutut mengurangi orang lagi, kuota kan sudah terpenuhi semua,” tegasnya.
Ruliono menyayangkan, putusan MA itu baru keluar di tengah tahapan pemilu yang sudah berjalan.
Seharusnya kata dia, putusan itu dilakukan sebelum tahapan pemilu atau di awal tahapan pemilu.
“Sehingga tidak merugikan partai politik. Untuk itu, kami berharap putusan MA itu baru diberlakukan pada pemilu 2029 akan datang,” tuturnya.
(ar/lb)