JAKARTA, liputanbangsa.com – Center for Indonesian Policy Studies (CIPS) menyoroti soal mundurnya musim tanam padi di Tanah Air.
Peneliti Kepala CIPS Aditya Alta mengatakan Indonesia berpotensi mengalami penyusunan hasil produksi tahun ini.
Sebab itu, dia berharap pemerintah menangani persoalan ini dengan serius, salah satunya ihwal akses petani terhadap pupuk.
“Akses petani padi pada pupuk yang terjangkau dan sesuai dengan kondisi iklim, termasuk pupuk bersubsidi, juga perlu dijamin,” ujar Aditya, dikutip dari keterangannya pada Ahad, 7 Januari 2023.
Karena itu, CIPS berharap pemerintah meningkatkan produksi pupuk maupun distribusinya. Terlebih pemerintah berencana menambah subsidi pupuk sebesar Rp 1,4 triliun.
Adapun pupuk bersubsidi baru bisa dibeli oleh petani yang merupakan anggota kelompok tani dengan menggunakan Kartu Tanda Penduduk (KTP).
Sebelumnya, pembelian hanya dapat dilakukan dengan menggunakan Kartu Tani.
Sebelumnya, persoalan akses petani terhadap pupuk bersubsidi juga menjadi sorotan Ombudsman RI.
Anggota Ombudsman RI Yeka Hendra Fatika mengatakan apabila pemerintah tidak memiliki political will soal ini, maka pupuk bersubsidi ini akan terus bermasalah.
Menurut Yeka, proses petani untuk mendapatkan pupuk bersubsidi amat rumit. Sehingga, tidak semua petani bisa mendapatkan pupuk bersubsidi.
Padahal merujuk data Badan Pusat Statistik (BPS), Yeka mengungkapkan 67,4 persen warga miskin di pedesaan adalah petani.
Ditambah sekitar 60 persen petani pangan menguasai 1.000 meter persegi yang menjadi profil penerima pupuk bersubsidi.
Kontak Tani Nelayan Andalan (KNTA) pun mengungkapkan petani dan kios pupuk masih mengalami kendala dalam menggunakan aplikasi iPubers yang dibuat Kementerian Pertanian dan Pupuk Indonesia Holding Company atau PIHC untuk menyalurkan pupuk bersubsidi
Musababnya, KNTA menggarisbawahi petani belum sepenuhnya mengerti soal mekanisme mendapatkan pupuk yang baru atau transisi dari cara manual ke online.
Ditambah persoalan validitas data dan jaringan internet yang belum memadai di sejumlah daerah.
(ar/lb)