JAKARTA, liputanbangsa.com – Usulan agar pemerintah untuk menunda penyaluran bantuan sosial (bansos) sampai kontestasi Pemilu 2024 digaungkan oleh Tim Pemenangan Nasional (TPN) Ganjar Pranowo-Mahfud Md. Pro dan kontra mewarnai usulan ini.
Mulanya TPN Prabowo-Mahfud mengadakan konferensi pers di kawasan Menteng, Jumat (29/12/2023).
Mereka menilai hal itu harus dilakukan untuk menghindari kecurigaan menguntungkan pasangan capres dan cawapres tertentu.
“Pejabat pemerintah sangat rentan dicurigai bagi-bagi bansos dan itu menguntungkan paslon tertentu. Mudah-mudahan saya salah. Tapi persepsi publik seperti itu. Sebaiknya pejabat pemerintah menunda pembagian bansos sampai selesai pilpres, agar tidak menimbulkan kecurigaan dan prasangka,” kata Deputi Hukum Tim Pemenangan Nasional (TPN) Ganjar Pranowo-Mahfud Md, Todung Mulya Lubis.
Todung meminta pemerintah untuk mempertimbangkan usulan tersebut. Todung menyebut pembagian bansos saat kontestasi politik rentan dimanfaatkan pihak tertentu untuk meraup suara rakyat.
“Tapi menurut saya dalam konteks pilpres dan pemilu sebaiknya itu tidak dilakukan, sampai pilpres ini selesai. Jangan ada pihak yang mengambil keuntungan dari situasi semacam ini,” imbuhnya.
Todung juga menyarankan Bawaslu sebagai pengawas untuk melakukan investigasi jika ada pembagian bansos saat masa pemilu.
Bila tetap ada pembagian, kata Todung, harus dipastikan bansos tersebut betul-betul dari pemerintah.
“Jadi saya minta Bawaslu untuk melakukan investigasi misalnya terhadap semua pembagian Bansos, karena pada hakikatnya, Bansos itu adalah program pemerintah,” tuturnya.
Todung menyadari sarannya terkait penundaan pembagian bansos tersebut akan menuai pro dan kontra karena menyangkut kebutuhan rakyat Indonesia.
Dia menegaskan hal tersebut perlu dilakukan untuk memastikan pemilu berjalan adil dan lancar.
“Saya tadi mengatakan bahwa apa yang saya katakan itu, mengenai penundaan bansos itu tidak populer, pasti banyak yang tidak suka pasti saya akan dikritik, mungkin saya akan di-bully setelah ini. Silakan saja, tapi saya bicara dalam tatanan public policy, kebijakan publik,” kata dia.
“Jadi menurut saya hal-hal semacam ini potensi pelanggarannya sangat banyak karena itu dalam public policy itu diminta untuk ditunda sampai proses Pemilu selesai,” pungkasnya.
Kontra
Ketua Umum PAN Zulkifli Hasan (Zulhas) menanggapi terkait permintaan agar pemerintah menunda penyaluran bansos sampai Pemilu 2024 selesai.
Menurut Zulhas, justru bansos saat ini sangat dibutuhkan masyarakat dan tak boleh ditunda.
“Ada kandidat yang mengatakan (untuk) menghentikan dulu bansos, BLT, dan BLT El Nino. Tentu ini yang dibutuhkan masyarakat,” ujar Zulhas usai kampanye keliling Purworejo, Jawa Tengah, Sabtu (30/12/2023).
“Kita meminta harus segera dilaksanakan sekarang ini, tidak boleh ditunda-tunda,” imbuhnya.
Menurut Menteri Perdagangan itu, baik bansos maupun Bantuan Langsung Tunai sangat dibutuhkan masyarakat saat ini. Bahkan program ini harus diteruskan ke depannya.
“Karena harga naik, maka ada bantuan BLT El Nino, bansos, kemudian BLT biasa. Jadi ini harus dilanjutkan, diteruskan, karena rakyat sangat membutuhkan,” tandas Zulhas.
Hal yang sama juga diutarakan oleh Ketua Fraksi PAN DPR RI Saleh Partaonan Daulay. Menurutnya, sesuatu yang sudah baik dan sangat diminati sudah sepantasnya dilanjutkan, ditingkatkan, dan diintensifkan.
Dia mengatakan program pemberian bansos, BLT El Nino, dan penyerahan sertifikat tanah adalah program yang telah berjalan sejak lama.
Program-program ini melengkapi bansos lain seperti PKH, KIS, KIP, bantuan modal usaha, bantuan lansia, dan lain-lain yang menjangkau puluhan juta rakyat Indonesia.
Justru, ini adalah program unggulan pemerintahan Jokowi sebagai jaring pengaman sosial.
“Jokowi itu tidak hanya berhasil dalam pembangunan infrastruktur. Lebih dari itu, ia juga sangat peduli dengan ketahanan sosial,” ujarnya dalam keterangannya, Senin (1/1/2024)
“Itulah sebabnya bansos dengan segala rinciannya tetap dipertahankan, ditingkatkan, dan diintensifkan,” sambungnya.
(ar/lb)