JAKARTA, liputanbangsa.com – Pemerintah Provinsi Jawa Tengah meraih penghargaan sebagai Badan Publik Informatif terbaik untuk keenam kalinya secara berturut-turut.
Penghargaan prestisius ini diserahkan langsung oleh Wakil Presiden RI Ma’ruf Amin kepada Penjabat (Pj) Gubernur Jawa Tengah, Nana Sudjana, dalam acara Anugerah Keterbukaan Informasi Publik Tahun 2023 di Istana Wakil Presiden.
“Alhamdulillah, Jawa Tengah meraih penghargaan sebagai Badan Publik Informatif. Penghargaan ini membanggakan, karena berhasil diraih enam kali berturut-turut,” ungkap Nana Sudjana usai menerima penghargaan.
Dengan kemenangan keenam ini, Pemprov Jateng menegaskan tidak hanya bekerja keras dalam mempertahankan informasi, tetapi juga memperlihatkan keseriusan dalam membangun keterbukaan informasi publik.
Pemprov Jateng diharapkan mampu menciptakan komunikasi yang sehat antara masyarakat dan pemerintah.
Nana Sudjana menyatakan harapannya bahwa keterbukaan informasi publik yang telah dibangun selama bertahun-tahun dapat meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap kinerja pemerintah.
Selain itu, hal ini dianggap dapat menciptakan sistem penyelenggaraan negara yang baik (good governance).
Sebagai bentuk komitmen terhadap Undang-undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, Pemprov Jateng akan memastikan informasi tersebut sampai kepada masyarakat di tingkat pedesaan.
Nana Sudjana menjelaskan bahwa masyarakat harus mengetahui dengan jelas apa yang telah dilakukan pemerintah dalam memberikan pelayanan dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat.
Selain Pemprov Jawa Tengah, satu desa di Jawa Tengah juga meraih penghargaan serupa.
Desa Bumiroso, Kecamatan Watumalang, Kabupaten Wonosobo, dinobatkan sebagai desa informatif terbaik nasional.
Nana Sudjana berharap bahwa Desa Bumiroso dapat menjadi percontohan bagi desa-desa lainnya, dan hal ini akan terus disosialisasikan agar desa-desa lain bisa meraih predikat serupa.
Wakil Presiden Ma’ruf Amin menegaskan bahwa keterbukaan informasi publik adalah unsur esensial dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik.
Menurutnya, transparansi informasi menjadi penentu keberhasilan program-program reformasi birokrasi.
Ia menyampaikan kegembiraannya atas peningkatan kepatuhan badan publik dalam melaksanakan keterbukaan informasi publik yang tercermin dari peningkatan jumlah badan publik informatif secara signifikan dari tahun 2018 hingga 2023.
“Selamat kepada para penerima penghargaan badan publik informatif terbaik. Jadikan penghargaan ini sebagai pengingat untuk terus mempertahankan dan meningkatkan standar layanan informasi kepada masyarakat,” kata Ma’ruf Amin.
(ar/lb)