SEMARANG, liputanbangsa.com – Gedung DPRD Provinsi Jawa Tengah menjadi saksi diskusi yang mengangkat isu penting mengenai perilaku generasi muda pasca Pemilu 2024.

Acara yang diselenggarakan oleh ID Next Leader Jawa Tengah, dikenal dengan sebutan “Ngobrol Perkara Isu 1” atau NGOPI #1 ini, menjadi momentum penting untuk membahas dampak politik terhadap masyarakat, khususnya generasi muda.

Diskusi ini melibatkan berbagai pemangku kepentingan dan ahli di bidangnya.

Di antara pembicara yang turut hadir adalah Penggiat Kepemudaan Jateng Naufal Ramadhan, Dosen Ilmu Pemerintahan Undip Dr. Nur Hidayat Sardini, S.Sos., S.H., M.Si, Ketua Komisi A DPRD Jateng Mohammad Saleh, S.T., M.En., dan Ketua KPU Jateng Handi Tri Ujiono, S.Sos.

Pembahasan :

Bagaimana menanggapi keresahan masyarakat tentang dewan perwakilan yang diusulkan oleh negara. Apakah dengan isu politik membuat akademisi di seluruh perguruan tinggi menggugat adanya kecurangan di Pemilu 2024?

Dosen Ilmu Pemerintahan Undip menanggapi, bahwa mayoritas partisipan pemilu diisi generasi milenial dan Z.

“Bila melihat ukurannya, ciri-ciri generasi Z dinilai mudah terpukau akan sesuatu. Contoh mudahnya kampanye ‘Gemoy dan makan siang gratis’, di bandingkan program internet gratis. Masyarakat kita lebih memilih makan. Ini bersifat artifisial.”

“Mereka cenderung memilih pemimpin yang ‘dekat’ dengan mereka karena mereka tidak mudah menerima doktrin apapun, kecuali sudah teruji di lingkungannya. Contohnya berbasis pada online, IT, cyber, dsb.” ujarnya.

Ia menegaskan, tugas warga negara yang baik dan bertanggung jawab harus bisa menagih janji pihak berwenang tersebut sekaligus berperan sebagai watch dog (pengawas) sistem pemerintahan.

Peran buzzers dalam menggiring opini publik membuat masyarakat mudah menilai meski belum sepenuhnya tahu apa yang terjadi. Apa tanggapannya?

“Kita masyarakat memang belum melihat dampak dari kebijakan-kebijakan yang ditawarkan pihak berwenang, tapi sebagai mahasiswa kita melihat dari konteks pendidikan. Itu sangat berpengaruh. Contohnya mahasiswa di Kota Semarang mendapat keringanan UKT, jangan sampai terjerat pinjol. Itu adalah produk kebijakan politik. Bagaimana pemerintah dapat hadir. Maka dari itu, jangan sampai sebelum memilih kita tertipu narasi yang ditawarkan tanpa melihat gagasannya.” ujar Naufal Ramadhan.

Bagaimana peran pemuda dalam mewujudkan politik yang sehat dan berkualitas untuk Indonesia?

“Kita melihat sejauh mana ketertarikan generasi muda dalam konteks politik? Kita bisa melihat dari ketertarikan pemuda menjadi KPPS Pemilu 2024, mendukung salah satu paslon atau partai politik, menjadi bagian dari politik itu sendiri (anggota, ormas partai politik, dan lainnya), atau berpartisipasi dalam pemilihan umum. Jadi, bukan hanya sekadar watch dog saja.” ujar Ketua Komisi A DPRD Jateng tersebut.

Menanggapi kondisi politik Indonesia saat ini, Ketua KPU Jawa Tengah mengatakan, ada hal yang cukup menggembirakan di pemilu tahun ini, yakni tingkat partisipasi.

Dari 14,2 juta warga Jawa Tengah, lebih dari 82% berpartisipasi. Ini meningkat 5% dibanding pemilu tahun 2019.

Kedua, masalah surat suara tidak sah dipengaruhi beberapa faktor, sebagai contoh surat suara dicoblos lebih dari satu, ada juga surat suara yang kosong belum tercoblos.

Permasalahan golput tak luput dibahas dalam diskusi ini. Partisipan pemilu belum mencapai 100% bisa dipengaruhi faktor tertentu.

“Ada yang menyakini golput termasuk sifat politik (punya hak pilih tapi tidak mau memilih), ada yang terhalang karena TKW/TKI, namun tidak bisa pulang.” ujar Saleh.

Antusiasme mahasiswa dalam acara ini sangat tinggi. Ada di antaranya memberikan tanggapan terhadap isu-isu politik yang dibahas.

Surya, salah seorang mahasiswa, menekankan bahwa meskipun generasi muda sudah melek digital, mereka belum sepenuhnya melek politik.

Dengan dihadiri sekitar 60 peserta dari berbagai universitas di Kota Semarang, diskusi ini menjadi salah satu langkah penting dalam meningkatkan pemahaman dan partisipasi generasi muda dalam proses politik di Indonesia.

Mohammad Saleh menambahkan bahwa diskusi seperti ini merupakan salah satu fasilitas yang diberikan DPRD Provinsi Jawa Tengah sekaligus bentuk keterbukaan informasi publik bagi generasi muda sekaligus kepada media massa di Jawa Tengah. (Adv/Anf)