JAKARTA, liputanbangsa.com – Wakil Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Jawa Tengah, Ferry Wawan Cahyono mengungkapkan pentingnya pelaporan keuangan sebagai strategi untuk mendorong tata kelola pemerintahan yang baik.
Hal ini diharapkan dapat mempertahankan predikat “Wajar Tanpa Pengecualian” (WTP) yang selama bertahun-tahun telah diterima oleh Pemerintah Provinsi (Pemprov) dan DPRD Jawa Tengah.
Dalam sebuah pernyataan, Ferry Wawan Cahyono menyampaikan pandangannya mengenai koordinasi yang lebih baik dalam pelaporan keuangan.
Ia optimis bahwa dengan upaya ini, predikat WTP yang selama ini diraih oleh Pemerintah Jawa Tengah dapat dipertahankan pada tahun ini, sekaligus meningkatkan kinerja pemerintahan.
Pernyataan ini disampaikan oleh legislator asal Golkar tersebut saat mengikuti kegiatan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI yang merupakan Entry Meeting atas Pemeriksaan Laporan Keuangan Kementerian/Lembaga dan Pemerintah Daerah Tahun 2023.
Dalam kesempatan yang sama, anggota V BPK RI, Ahmadi Noor Supit, memberikan pesan kepada seluruh kementerian/lembaga dan pemerintah daerah untuk mendukung proses pemeriksaan laporan keuangan tahun 2023 yang akan segera dimulai.
Dia menekankan bahwa laporan keuangan adalah wujud tanggung jawab kepatuhan terhadap undang-undang dan sesuai dengan standar akuntansi pemerintahan.
Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito M Karnavian dan Menteri Agama (Menag) Yaqut Cholil Qoumas juga turut hadir dalam acara tersebut. Mendagri Tito Karnavian menggarisbawahi pentingnya penerapan Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (SIPD) sebagai sarana akuntabilitas dalam penganggaran pemerintah daerah.
Melalui SIPD, seluruh tahapan perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, penatausahaan, serta pelaporan dan pertanggungjawaban dapat terintegrasi sehingga dapat terkontrol dengan baik.
Dengan pernyataan dari Wakil Ketua DPRD Jawa Tengah dan dukungan penuh dari berbagai pihak, diharapkan bahwa proses pemeriksaan laporan keuangan tahun 2023 dapat berjalan dengan lancar dan memberikan hasil yang positif untuk mencapai tata kelola keuangan yang lebih baik di tingkat daerah.
Acara tersebut berlangsung di Auditorium BPK RI, Jakarta, pada Selasa (23/01/2024) dan dihadiri berbagai pihak, termasuk Sekretaris Daerah (Sekda) Jawa Tengah, Sumarno.
(ar/lb)