JAKARTA, liputanbangsa.com – Â Salah satu janji Prabowo Subianto jika menjadi presiden adalah memberi makan siang gratis ke anak-anak dan ibu hamil.
Janji itu terus dia ucapkan di sejumlah safari politiknya.
Teranyar, Prabowo mengucapkan lagi janji itu saat menerima dukungan dari relawan Matahari 08 di Pilpres 2024.
Deklarasi disampaikan dalam sebuah acara di Gandaria, Jakarta Selatan, Minggu (15/10) sore.
“Cita-cita saya kalau presiden, saya ingin seluruh anak Indonesia bisa makan siang dengan baik. Seluruh anak Indonesia dan ibu-ibu hamil,” ucap Prabowo.
Prabowo menyebut sejumlah negara sudah menerapkan kebijakan semacam itu. Program yang ia bawa tersebut pun, kata dia, sudah dihitung dengan sejumlah pakar.
Ia optimistis bisa memberikan makan siang gratis kepada seluruh anak di Indonesia.
“Nanti ada yang bertanya apa mungkin? Pasti selalu ada, di seluruh dunia ada orang yang tidak berani berpikir, apalagi bertindak. Apa mungkin? Banyak negara sudah lakukan, ada yang lebih di bawah kita ekonominya, itu akan kita lakukan, mari berjuang bersama menerima mandat dari rakyat,” tutup dia.
Lantas, negara mana saja yang sudah menerapkan kebijakan semacam itu? Bila diterapkan di Indonesia, berapa anggaran yang harus dikeluarkan?
Kebijakan Makan Siang Gratis di Dunia
Klaim Prabowo soal sejumlah negara sudah memiliki kebijakan makan siang gratis rupanya benar.
Berdasarkan data World Food Programme (WFP) pada 2022, sudah ada 118 negara yang memiliki kebijakan tersebut. Sebanyak 37 negara di antaranya adalah negara dengan ekonomi menengah ke bawah.
Makan siang gratis yang dikelola secara nasional memang menjadi perhatian Perserikatan Bangsa-bangsa (PBB).
PBB menilai pemberian makanan sekolah berkaitan langsung dengan tingkat partisipasi pendidikan di suatu negara.
Laporan WFP menyebut program makan siang gratis akan mendorong keluarga miskin menyekolahkan anak-anaknya.
Selain itu, makan siang gratis juga dinilai dapat menjamin anak-anak ternutrisi dan siap untuk belajar. Kini ada 418 juta anak di dunia yang mendapatkan makan siang gratis di sekolah dasar.
Pemerintah India, misalnya, sudah menerapkan kebijakan makan siang gratis sejak 1995. Menurut data WFP, cakupan makan siang gratis di sekolah dasar di India mencapai 55 persen.
Artinya lebih dari setengah sekolah dasar di sana sudah tersentuh oleh kebijakan tersebut.
Kebijakan makan siang gratis di India dipicu kasus stunting yang tinggi. Pemerintah pun mencanangkan program bernama Nutritional Support to Primary Education (NP-NSPE) atau yang dikenal sebagai Mid-Day (Tengah hari).
Pemerintah India juga menggandeng organisasi nirlaba bernama Akshaya Patra Foundation untuk merealisasikan hal tersebut.
Menurut catatan WFP, India membutuhkan dana sebesar USD 1.733.732.333 atau Rp 27,25 triliun per tahun.
Anggaran tersebut digunakan untuk memberikan makan siang kepada 67,5 juta siswa.
Data di atas adalah data cakupkan makan siang gratis di negara dengan ekonomi menengah ke bawah. Terlihat bahwa cakupan makan siang gratis terbesar di negara menengah ke bawah adalah Bolivia.
Negara sosialis di Amerika Latin itu sudah menyediakan makan siang gratis di sekolah dasar mencapai 171 persen.
Angka tersebut lebih dari 100 persen lantaran pemerintah Bolivia juga memberikan makan siang gratis ke siswa di jenjang lain.
Menurut catatan WFP, ada 2.383.408 anak di Bolivia yang menikmati program tersebut, namun WFP tak memiliki data soal anggaran yang digelontorkan Bolivia untuk kebijakan tersebut.
Berapa Biaya yang Dibutuhkan Bila Diterapkan di Indonesia?
Berdasarkan survei ekonomi nasional (susenas) Maret 2021, biaya makan dengan gizi seimbang adalah Rp 22.126 per orang. Sementara itu, menurut data Badan Pusat Statistik (BPS), jumlah murid Sekolah Dasar (SD) di Indonesia mencapai 24.076.511 orang pada tahun ajaran 2022/2023,
Lebih lanjut, murid SMP mencapai 9.886.599 orang dan murid SMA/SMK mencapai 10.488.281 orang. Sementara, murid TK di tahun 2021/2022 jumlahnya mencapai 3.353.086 orang.
Semua murid TK sampai SMA/SMK dijumlahkan, totalnya mencapai 47.539.085 orang. Apabila Prabowo benar-benar ingin merealisasikan makan siang untuk anak-anak, khususnya di jenjang TK hingga SMA/SMK dengan perhitungan makan siang Rp 22.126 per orang, maka ia harus menyiapkan anggaran mencapai Rp 1,05 triliun untuk satu hari.
Adapun jumlah ibu hamil pada 2021 menurut Kemenkes mencapai 4.887.405 orang. Jika ditambah lagi dengan jumlah ibu hamil seperti yang diinginkan Prabowo, anggarannya akan bertambah lagi menjadi Rp 1,15 T per hari.
Bila anggaran diproyeksikan untuk 365 hari atau dalam setahun, biaya yang harus dikeluarkan oleh pemerintah, khusus untuk memberikan makan siang ibu hamil dan anak-anak sebesar Rp 423,395 triliun.
Adapun nilai APBN 2023 mencapai Rp 3.106,4 triliun. Artinya, anggaran makan siang Prabowo mencapai 13,63 persen dari total APBN.
Bila anggaran makan siang diambil dari anggaran pendidikan yang besarnya Rp 612,2 triliun, maka anggaran makan siang itu akan mencapai 69,16 persen dari total anggaran pendidikan.
Dibandingkan dengan anggaran infrastruktur yang besarnya mencapai Rp 392 triliun, anggaran makan siang itu juga jelas jauh lebih besar.
Potensi Lebih Besar dari Anggaran Makan Siang di Seluruh Dunia
Data WFP menyebut AS adalah negara yang paling banyak menggelontorkan anggaran untuk biaya makan siang gratis. Negara tersebut menggelontorkan Rp 286,08 triliun pada 2022.
Nama Indonesia memang tidak ada dalam daftar tersebut. Itu karena Indonesia belum menerapkan kebijakan makan siang gratis.
Bila skenario angka makan siang ibu hamil dan anak-anak Rp 423,39 triliun dimasukkan, maka Indonesia akan jadi negara peringkat pertama yang menggelontorkan uang untuk makan siang gratis.
Tuai Kritik
Direktur Eksekutif Segara Research Institute, Piter Abdullah sempat mempertanyakan dari mana sumber anggaran untuk makan siang dan susu gratis tersebut.
Hanya ada dua opsi dipilih, antara menambah defisit dan utang atau mengurangi belanja negara.
“Program makan siang dan susu gratis bagi siswa SD sampai pondok pesantren bisa saja dilakukan, anggaran bisa disediakan. Tapi sumber anggarannya yang dari mana? Pilihannya menambah defisit dan utang atau mengurangi belanja lainnya,” ujar Piter kepada kumparan, Minggu (10/9).
(ar/lb)