MUNTILAN, liputanbangsa.com – Dalam kegiatan monitoring perkembangan Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) bidang keuangan, terungkap bahwa rasio non-performing loans (NPL atau kredit macet) di dua Bank Perkreditan Rakyat (BPR) BKK milik Pemerintah Provinsi Jawa Tengah, yaitu BPR BKK Muntilan dan BPR BKK Temanggung, masih berada pada tingkat yang cukup tinggi.
Pada diskusi dengan Komisi C DPRD Provinsi Jateng, Agustinus Subekti, Direktur Utama PT. BPR BKK Muntilan (Perseroda), mengungkapkan bahwa rasio NPL pada Desember 2022 dan Desember 2023 masih tetap di atas 5%.
Secara lebih detail, sektor perdagangan mendominasi komposisi penyaluran kredit dengan porsi terbesar mencapai 19,34%, diikuti oleh sektor perdagangan dengan 16%, pertanian sekitar 5%, dan sektor jasa lainnya.
Data menunjukkan bahwa jumlah kredit pada Desember 2022 sekitar Rp 165,23 miliar, yang meningkat menjadi sekitar Rp 179,57 miliar pada Desember 2023, bertumbuh sekitar Rp 14 miliar.
Namun, rasio NPL mengalami peningkatan yang signifikan dari 9,75% pada Desember 2022 menjadi 21,88% pada Desember 2023.
Situasi serupa juga terjadi pada PT. BPR BKK Temanggung (Perseroda). Didik Meaning, Direktur Utama BPR BKK Temanggung, menyampaikan bahwa rasio NPL pada Desember 2021 sebesar 6,84%, pada Desember 2022 sebesar 9,95%, dan pada Desember 2023 turun menjadi 8,22%.
Meskipun kinerja keuangan kedua BPR BKK tersebut dinilai cukup baik, terutama dalam hal penyaluran kredit, Ketua Komisi C DPRD Provinsi Jateng, Bambang Haryanto, tetap menekankan pentingnya pengawasan dan langkah-langkah efisien untuk menghindari tingginya risiko kredit macet.
Ia berharap upaya tersebut dapat membantu masyarakat menghindari pinjaman online ilegal.
Anggota Komisi C, Budiyono, dan Agung Budi Margono tetap menyoroti tingginya angka NPL.
Mereka mengungkapkan kekhawatiran dan meminta Biro Perekonomian Setda Provinsi Jateng untuk mengumpulkan data seluruh BPR BKK yang memiliki NPL tinggi guna melakukan kajian lebih lanjut.
Menanggapi hal ini, Kasubbag BUMD Bidang Keuangan Biro Perekonomian Setda Provinsi Jateng, Jarot Mulyawan, mengakui bahwa beberapa BPR BKK masih memiliki rasio NPL yang tinggi.
Dalam menghadapi tahun 2024, ia menyatakan bahwa upaya akan dilakukan agar kinerja BPR BKK dapat menjadi lebih sehat.
Sebagai tindak lanjut, Komisi C DPRD Provinsi Jateng berencana untuk melakukan kajian mendalam terhadap data BPR BKK dengan tingkat NPL tinggi guna mengambil langkah-langkah yang lebih efektif dalam menangani masalah ini.
(ar/lb)