SEMARANG, liputanbangsa.com – Federasi Serikat Pekerja Metal Indonesia (FSPMI) Jawa Tengah melakukan aksi demonstrasi di depan Kantor Gubernuran menolak program Tabungan Perumahan Rakyat (Tapera), Kamis (6/6).
Ratusan buruh ini menilai kebijakan Tapera sangatlah memberatkan, karena upah buruh di Jateng masih rendah.
Ketua FSPMI Jateng Aulia Hakim mengatakan program Tapera yang digulirkan melalui PP Nomor 21 Tahun 2024, menjadi bukti bahwa pemerintah melepas tanggung jawab dalam menyediakan hunian terjangkau bagi masyarakat.
“Justru membebankan 2,5 persen bagi buruh dan 0,5 persen bagi pengusaha untuk bisa mendapatkan rumah sendiri tanpa bantuan iuran dari pemerintah,” kata Aulia.
Dijelaskan lebih lanjut, program Tapera sebenarnya malah membuat buruh tidak pasti akan mendapatkan rumah dari iuran yang dipotong lewat gaji bulanan.
“Sampai puluhan tahun kepesertaan di Tapera bisa jadi belum cukup untuk membeli rumah,” ujarnya.
Menurutnya, iuran Tapera hanya dibayar buruh dan pengusaha saja tanpa adanya bantuan anggaran dari APBN.
“Kebijakan ini kok justru membebani biaya hidup buruh dengan daya beli buruh sudah turun 30 persen dan upah minimun sangat rendah akibat UU Cipta Kerja. Dari program Tapera ini justru malah semakin memukul daya beli buruh,” katanya.
FSPMI Jateng menyerukan agar program Tapera dicabut dan tidak perlu direalisasikan.
Sebab ujung-ujungnya yang katanya dirancang untuk kesejahteraan rakyat malah menjadi beban baru bagi buruh.
“Tolak Tapera sebab program ini malah akan jadi beban baru lagi bagi buruh yang upahnya rendah,” terangnya.
(ar/lb)