liputanbangsa.com – Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani menegaskan Rp 492 triliun uang negara langsung dirasakan warga miskin, mulai dari subsidi listrik hingga penerima bantuan iuran (PBI) BPJS Kesehatan.
Ani, sapaan akrabnya, menyebut belanja negara per semester I 2023 sudah menyentuh Rp1.255,7 triliun, di mana Rp891,6 triliun merupakan belanja pemerintah pusat.
Dari belanja pemerintah pusat itu, Rp492 triliun atau 55,2 persennya dirasakan langsung oleh warga miskin.
“Artinya Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) sangat diandalkan bagi kelompok rentan dan miskin. Keluarga rentan dan miskin ini kita daftarkan untuk akses kesehatan, kami bayarkan Rp3,9 juta per bulan bagi 96,7 juta peserta yang dibayarkan akses BPJS Kesehatannya oleh APBN. Jumlah total dalam 6 bulan Rp23,2 triliun. Ini belanja negara yang langsung dirasakan dan diberikan untuk melindungi masyarakat miskin,” ujar Sri Mulyani dalam konferensi pers APBN KiTa, Senin (24/7).
“Untuk listrik Rp42,9 triliun. Artinya Rp7,1 juta per bulan kita memberikan subsidi kepada para pelanggan listrik yang selama ini tarifnya masih di bawah biaya Perusahaan Listrik Negara (PLN),” sambung Ani.
Selain itu, ia merinci bantuan Rp14,7 triliun kepada 9,8 juta keluarga penerima manfaat (KPM) program keluarga harapan (PKH), kartu sembako Rp22,3 triliun untuk 18,7 juta KPM, bantuan benih ikan, kepiting, dan udang Rp19,2 miliar, hingga bantuan pupuk Rp463,7 miliar. Ada juga bantuan alat dan mesin pertanian Rp250 miliar serta bantuan ternak Rp62,4 miliar.
Ani juga menyinggung soal subsidi LPG 3 kg sebesar Rp 32,5 triliun atau Rp 5,4 triliun per bulan untuk 3,3 juta metrik ton, subsidi bahan bakar minyak (BBM) Rp 57,7 triliun atau Rp 9,6 triliun per bulan, hingga subsidi perumahan Rp344,7 miliar untuk 84,5 ribu unit rumah.
Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani menegaskan Rp 492 triliun uang negara langsung dirasakan warga miskin, mulai dari subsidi listrik hingga penerima bantuan iuran (PBI) BPJS Kesehatan.
Ani, sapaan akrabnya, menyebut belanja negara per semester I 2023 sudah menyentuh Rp1.255,7 triliun, di mana Rp891,6 triliun merupakan belanja pemerintah pusat.
Dari belanja pemerintah pusat itu, Rp 492 triliun atau 55,2 persennya dirasakan langsung oleh warga miskin.
Bahkan, Ani mendapat tugas baru dari Presiden Joko Widodo (Jokowi) untuk menambah bantuan sosial (bansos).
“Bapak Presiden (Jokowi) telah meminta kita menambahkan lagi bantuan pangan untuk masyarakat kelompok miskin. Jadi, Oktober-Desember 2023 kita akan menambahkan Rp8 triliun yang akan diberikan kepada 21,3 juta keluarga atau kelompok rentan, dengan setiap keluarga mendapatkan 10 kg beras per bulan atau 30 kg dalam 3 bulan,” rinci Ani.
“Ini adalah tambahan bansos yang kita rasakan perlu diperkuat pada saat guncangan dan tekanan masih kita lihat serta pemulihan ekonomi jangan sampai meninggalkan kelompok paling rentan, yaitu kelompok miskin,” tutupnya.