JAKARTA, liputanbangsa.com – Budiman Sudjatmiko menerima surat pemecatan dari keanggotaan PDI-P pada Kamis (24/8/2023).
Budiman mengaku surat itu diterima langsung oleh putrinya. Sebab, ia sedang berada di luar rumah saat surat itu tiba di kediamannya.
“(Surat pemecatan) diterima oleh putri saya yang kebetulan waktu kecil dikasih nama oleh Ibu Megawati,” kata Budiman, Kamis malam.
Budiman menuturkan bahwa surat pemecatan itu ditandatangani oleh Ketua Umum PDI-P Megawati Soekarnoputri dan Sekretaris Jenderal PDI-P Hasto Kristiyanto.
Ia mengaku belum bisa berkomentar banyak. Ia hanya menyampaikan ucapan terima kasih kepada DPP PDI-P.
Menurut dia, surat itu juga menandakan satu episode kehidupannya di PDI-P telah berakhir.
“Dan saya tentu akan memulai episode berikutnya, bagian dari perjalanan panjang saya sebagai manusia politik sejak saya remaja dan ya, akan mencoba terus mengalir bersama sejarah saja, bersama waktu ya,” ungkap Budiman.
Mantan aktivis Pro Demokrasi ini juga mengaku siap membuka lembaran episode baru dalam hidupnya.
Namun, episode baru itu tak disebutkan bermakna memilih partai politik anyar.
Budiman hanya minta didoakan dapat terus memberikan kontribusi bagi Indonesia. “Kita siapkan episode-episode baru.
Saya harap bisa berkontribusi positif bagi Indonesia yang lebih baik dengan sumbangan kecil,” ujar dia.
Untuk diketahui, PDI-P memecat Budiman setelah dirinya bermanuver mendukung Ketua Umum Partai Gerindra, Prabowo Subianto, sebagai bakal calon presiden (bacapres) pada Pemilihan Presiden (Pilpres) 2024.
Padahal, PDI-P sudah menjagokan Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo sebagai bacapres.
Langkah politik Budiman dimulai ketika mantan Ketua Umum Partai Rakyat Demokratik (PRD) itu menyambangi kediaman Prabowo beberapa waktu lalu.
Saat itu, dirinya langsung dipanggil DPP PDI-P untuk dimintai klarifikasi. Bukannya meredam aksinya, Budiman justru mendeklarasikan relawan Prabowo Budiman Bersatu (Prabu) di Semarang, Jawa Tengah pada 18 Agustus lalu.
Partai berlambang kepala banteng itu kemudian sempat bereaksi untuk memberikan sanksi kepada Budiman pada Senin pekan ini.
Namun, hal itu urung dilakukan dengan alasan DPP PDI-P tengah mengevaluasi kenaikan elektabilitas Ganjar berdasarkan dua survei terbaru.
(ar/lb)