CIMAHI, liputanbangsa.com – Pj Wali Kota Cimahi Dikdik Suratno Nugrahawan diberhentikan dari jabatannya karena dinilai tak mampu mengendalikan inflasi dan harga beras.
Menurut anggota DPRD Kota Cimahi dari NasDem, Enang Sahri Lukmansyah, alasan tersebut aneh.
“Ya pada intinya kalau saya, rasanya kalau alasannya gara-gara inflasi, dengan harga beras naik, itu enggak etis, agak aneh,” kata Enang saat dikonfirmasi, Selasa (10/10).
Terkait dengan harga beras, kata Enang, Kota Cimahi bukanlah wilayah pertanian dan penghasil beras.
Maka, menurutnya, akan sulit bagi Kota Cimahi untuk mengendalikan harga beras.
“Cimahi kan bukan daerah pertanian, dan juga bukan daerah penghasil (beras). Untuk memenuhi diri sendiri saja, kalau di pertanian kita enggak mungkin. Namanya juga kota, jauhlah,” ungkapnya.
Seharusnya, sambung Enang, pengendalian harga beras adalah kewenangan pemerintah pusat. Pemerintah di tingkat daerah hanya menjadi pelaksana kebijakan pemerintah pusat.
“Nasional yang mengendalikan, bukan Cimahi saja. Itu kan pusat seharusnya pengendaliannya, kalau daerah kan mengikuti apa kebijakan dari pusat,” paparnya.
Enang juga menilai pemberhentian Dikdik dinilai terlalu terburu-buru karena masa jabatannya selaku Pj Wali Kota Cimahi baru akan berakhir pada 22 Oktober mendatang.
Padahal, menurut Enang, Dikdik sudah menjalankan tugasnya dengan baik melalui sejumlah program.
“Bagaimana kita mau memimpin Cimahi? Kalau sekarang belum apa-apa sudah disangka hal yang tidak baik,” tegas Enang.
Sementara disinggung mengenai ada atau tidaknya unsur politik dalam proses pemberhentian Dikdik, Enang enggan menduga-duga.
Dia hanya tak mengerti dengan alasan pencopotan Dikdik.
“Saya kurang tahu kalau unsur politik ya, tapi yang jelas saya tidak mengerti dengan alasan pencopotan hanya karena inflasi,” tutupnya.
(ar/lb)