PEKALONGAN, liputanbangsa.com – Pemerintah Kota Pekalongan terus berusaha menggenjot penurunan angka stunting, dengan melibatkan seluruh stakeholder agar bersama-sama melakukan penanganan stunting, seperti pelibatan penyuluhan agama dalam percepatan penurunan stunting.
Perlu diketahui,Stunting merupakan kondisi gagal tumbuh dan kembang pada anak akibat kekurangan asupan gizi dan infeksi berulang dalam waktu yang cukup lama. Dampak jangka pendek stunting adalah terganggunya perkembangan otak, kecerdasan, gangguan pertumbuhan fisik dan gangguan metabolisme.
Sedangkan, dampak jangka panjangnya adalah menurunnya perlembangan kognitif otak anak, kesulitan belajar, kekebalan tubuh lemah sehingga mudah sakit serta beresiko tinggi munculnya penyakit metabolik bahkan ketika dewasa nanti akan memiliki tubuh yg pendek, tingkat produktifitas yang rendah serta tidak memiliki daya saing di dalam dunia kerja.
Kepala Kantor Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) Dr. (H.C) dr. Hasto Wardoyo, Sp.OG (K) mengungkapkan, berdasarkan instruksi Ketua Pengarah Tim Percepatan Penurunan Stunting (TPPS) Nasional, Wapres KH Ma’ruf Amin, meminta BKKBN selaku ketua tim pelaksana penanganan stunting untuk menyosialisasikan penanganan stunting melalui halaqoh-halaqoh di sejumlah daerah di Indonesia.
“Kemarin sudah di Brebes, hari ini di Kota Pekalongan, nanti dilanjutkan ke tempat-tempat lain, sehingga kita membutuhkan peran tokoh agama, ulama, hingga penyuluh agama di tingkat kecamatan tentang pentingnya mencetak generasi unggul yang di dalamnya ada indikator penurunan kasus stunting,” ucap Hasto dalam kegiatan Sosialisasi dan Pembekalan Bagi Penyuluh Agama dalam Percepatan Penurunan Stunting di Provinsi Jawa Tengah yang diinisiasi oleh BKKBN dan Kementerian Agama RI, berlangsung di Gedung HA Djunaid Convention Center, Rabu (28/12/2022).
Menurutnya, secara nasional angka prevalensi stunting di Indonesia pada 2021 sebesar 24,4%, dan dalam waktu dekat Menteri Kesehatan akan mengeluarkan hasil Survei Status Gizi Indonesia (SSGI) di akhir tahun 2022 atau awal tahun 2023. Sesuai arahan Presiden Jokowi, diharapkan setiap tahun angka prevalensi stunting di Indonesia bisa turun sebesar 3%, sehingga diharapkan di akhir tahun 2022 ini angkanya bisa mendekati 21%, dan turun lagi di Tahun 2023 sekitar 18% dan di akhir 2024 bisa mendekati 14%.
“Untuk Provinsi Jawa Tengah angkanya terendah di Pulau Jawa yakni 20,9%, Jawa Timur masih 23%, Jawa Barat 25%, Banten hampir 25%. Ada 2 penyebab utama yang mempengaruhi seseorang itu bisa terkena stunting yaitu pengaruh lingkungan yang kurang mendukung, seperti rumahnya kumuh sehingga banyak yang terkena TBC, airnya tidak bersih dan tercemar feses, jambannya kurang sehat, dan faktor perilaku hidup menjadi faktor sensitif yang berpengaruh besar karena banyak masyarakat yang pola hidupnya kurang sehat dan tidak proporsional,” tegasnya.
Lanjutnya, BKKBN diminta untuk mengkonvergensi semua unsur, salah satunya penyuluh agama, dimana mereka nantinya bertugas mengawal masyarakat yang akan melaksanakan pernikahan (calon pengantin). Disamping itu, BKKBN nantinya juga akan menggandeng peran penyuluh KB, ahli gizi, penyuluh pertanian, perikanan, dan sebagainya.
“BKKBN juga telah bekerjasama dengan TP-PKK yang ada di desa-desa, semua stakeholder diantaranya babinsa, bhabinkamtibmas, media massa, dan sebagainya,” bebernya.
Sementara itu, Wakil Walikota Pekalongan, H Salahudin dalam sambutannya berharap, kerjasama antar seluruh unsur masyarakat yang sudah terjalin baik ini bisa diaktualisasikan dalam pencegahan stunting dari hulu. Dimana, tokoh agama, tokoh masyarakat, kader kesehatan bisa memberikan pemahaman-pemahaman kepada para calon pengantin untuk mempersiapkan diri ketika pasangan calon pengantin ini bisa siap menikah baik dari segi pemeriksaan kesehatan, kesiapan mental, dan sebagainya.
“Ketika ada potensi yang mengarah pada resiko stunting, maka yang bersangkutan bisa segera dibantu penanganan dan pencegahannya oleh kader kesehatan, penyuluh agama atau ahli gizi supaya resiko melahirkan anak stunting bisa dicegah sedini mungkin,” ungkap Salahudin.
Ia menegaskan Pemerintah Kota Pekalongan berupaya semaksimal mungkin dalam pencegahan dan penanganan stunting di Kota Pekalongan melalui berbagai program diantara Bapak/Bunda Asuh Anak Stunting (BAAS), Dapur Sehat Atasi Stunting (DASHAT), kerjasama dengan Badan Penasihatan Pembinaan dan Pelestarian Perkawinan (BP4 ), dan lain-lain.
“Kami menyampaikan terimakasih kepada semua pihak baik dari jajaran Pemerintah Pusat, Pemerintah Provinsi, Pemerintah Daerah, hingga masyarakat yang telah bersama-sama berkomitmen melakukan percepatan penurunan angka stunting di Kota Pekalongan,” tandasnya.
Dalam kegiatan halaqoh ini turut hadir ulama kharismatik asal Kota Pekalongan, Maulana Habib Muhammad Luthfi Bin Ali Bin Hasyim Bin Yahya, Direktur Penerangan Agama Islam Kementerian Agama RI, Dr H Ahmad Zayadi, MPd, Koordinator Komunikasi Kesehatan Kemenkominfo RI, Marroli J Indarto, Walikota Pekalongan, HA Afzan Arslan Djunaid, Kepala Perwakilan BKKBN Provinsi Jawa Tengah beserta jajaran, Perwakilan Forkopimda Kabupaten Batang, Kabupaten dan Kota Pekalongan, para Kepala OPD, TP-PKK, Camat, tokoh agama, penyuluh agama dan guru agama Islam se-Kota Pekalongan.
Pada kesempatan tersebut, diserahkan pula bantuan kepada 25 keluarga stunting dan pengenalan aplikasi Elektronik Siap Nikah dan Hamil (Elsimil) yang digagas oleh BKKBN RI. (dian/lbi)