SEMARANG, liputanbangsa.com – Pemerintah Provinsi Jawa Tengah bekerja sama dengan Bank Jateng siap menerapkan transaksi nontunai.
Saat ini pilot project baru dilakukan di Desa Gondang, Cepiring, Kabupaten Kendal. Nantinya, total 7.809 desa di Jateng akan menerapkan itu semua pada 2024.
Penerapan transaksi nontunai terhadap pengelolaan keuangan dan sumber-sumber pendapatan serta kekayaan desa ini diberlakukan menyusul peluncuran sistem Transaksi Nontunai pada Pemerintah Desa, di Gedung Gradhika Bakti kompleks kantor Gubernur Jateng, Jumat (25/8/2023).
Sekda Jateng Sumarno mengatakan, cita-cita pemerintah dengan tansaksi nontunai ini tentu saja agar pengelolaan keuangan desa menjadi lebih efisien, efektif, dan lebih akuntabel.
Tujuannya adalah akuntabilitas keuangan desa, karena dengan pembayaran transaksi nontunai ini semua pembayaran itu langsung kepada rekening penerima pembayaran.
“Dengan transaksi nontunai, semua datanya tercatat. jadi kalau orang mau minta pertanggungjawaban, tinggal buka, datanya ada semua. Berbeda kalau melakukan pembayaran dengan tunai. Bilangnya bayarnya Rp 100, padahal yang diserahkan hanya Rp 50, enggak bakal bisa kelihatan,” kata Sumarno usai meresmikan kegiatan.
Menurutnya, dengan transaksi nontunai ini semua pasti masuk ke rekening penerima. Akuntabilitas yang lebih terjaga itu amat bagus.
Dengan transaksi nontunai juga yang berniat melakukan kecurangan pun susah karena tercatat, dan harus masuk ke penerima.
“Kalau mau nakal, pun harus komunikasi ke penerima. Itu juga komunikasinya enggak mudah. Akuntabilitasnya lebih terjaga. INi juga sudah dilakukan di pemerintah daerah, baik pemerintah pusat, dana APBN, APBD, semua menggunakan transaksi nontunai,” ujarnya.
Transaksi nontunai juga telah dilakukan Pemprov Jateng.
Hasilnya saat ini sudah kelihatan. Adapun teknisnya nanti akan diberikan pelatihan terlebih dulu, sehingga dari pihak desa akan paham.
Semua transaksi akan dilakukan dengan nontunai. Misalnya, dari dana desa mungkin melakukan bayar dengan pihak ketiga, atau pemberian gaji. Itu semua itu harus transfer atau tidak boleh ambil uang terus diberi.
Saat ini baru Kabupaten Purworejo yang sudah siap. Harapannya nanti semua akan menerapkan transaksi nontunai.
Terlebih pula, masalah kepatuhan perpajakan juga akan terjaga.
Dari Kemendagri, targetnya di tahun 2024 semua desa akan melakukan transaksi nontunai. Dari Bank Jateng juga sudah menyiapkan semua karena instrumennya harus disiapkan.
“Kesiapan jaringan, kami dari Pemprov Jateng juga membantu desa yang blindspot yang kaitannya dengan masalah jaringan. Diskominfo sudah siap. Kita juga ada 300 an desa yang sudah kita bantu. Kemarin juga penanganan covid, kemiskinan, itu juga kita memberi wifi,” ujar Sumarno.
Plt Dirut Bank Jateng Irianto Harko Saputro mengatakan, program ini sebetulnya sudah lama dan implementasi baru di Kendal.
Harapannya akan dilakukan di semua desa. Saat ini, pihaknya akan siapkan semua perangkat. Mulai dari perangkat keras dan lainnya.
“Kalau tadi yang diinformasikan di 2024 clear semua. Tapi ini mulai jalan, perlahan semua desa kabupaten/kota akan melakukan itu. Transaksi total Rp 7,8 triliun. Desanya 7.809 desa, kita siapkan. Kita dukung pemerintah,” ucapnya.
(lb/lb)