liputanbangsa.com – Komisaris Uni Eropa Oliver Varhelyi mencetuskan agar Brussels menghentikan semua kucuran dana bantuan ke wilayah Palestina.
Sosok yang bertugas mengelola relasi dengan negara-negara jiran UE itu menulis di X (dulu: Twitter), betapa “skala kebrutalan dan teror terhadap Israel dan rakyatnya menjadi titik balik.”
Tapi niatnya mencoret dana bantuan UE sebesar 691 juta Euro per tahun kepada Palestina ditentang sejumlah negara, antara lain Spanyol, Irlandia dan Luksemburg.
Buntutnya, Komisi Eropa buru-buru mengklarifikasi bahwa pihaknya tidak sedang akan memutus bantuan kemanusiaan bagi warga di Jalur Gaza dan Tepi Barat Yordan.
Brussels akan mengkaji ulang penyaluran bantuan, “untuk memastikan tidak adanya dana UE yang secara tidak langsung memungkinkan kelompok teroris melakukan serangan terhadap Israel,” tulis Komisi UE, merujuk kepada Hamas.
Komisaris Luar Negeri Eropa, Josep Borrell, mengaku UE akan tetap bekerja sama dengan Otoritas Palestina di Tepi Barat.
“Tidak semua warga Palestina adalah teroris, jadi hukuman kolektif terhadap semua rakyat Palestina adalah tidak adil dan kontraproduktif,” kata dia dalam sebuah jumpa pers di Oman, Timur Tengah.
Langkah tersebut dibayangi tuduhan lama oleh Israel, bahwa dana UE secara tidak langsung membiayai kegiatan Hamas.
Brussels sebaliknya menegaskan, pihaknya mengawasi penyaluran dana bantuan secara seksama.
Kemana Dana UE Disalurkan?
UE adalah salah satu pemberi dana bantuan terbesar bagi Palestina.
Tahun lalu, Otoritas Palestina (PA) menerima 300 juta Euro sebagai bantuan keuangan, 200 juta Euro untuk membiayai operasional pemerintahan.
Semisal gaji pegawai dan tunjangan sosial atau kesehatan, dan 100 juta Euro untuk membantu kegiatan badan PBB untuk pengungsi Palestina, UNRWA.
Di luar dana bantuan UE, Otoritas Palestina juga menerima donasi dari masing-masing negara anggota.
Strategi umum di balik pemberian dana pembangunan adalah demi tercapainya syarat bagi Solusi Dua Negara yang mencanangkan berdirinya negara Palestina yang merdeka dan berdaulat di sisi Israel, dalam perdamaian dan keamanan.
Menurut kantor perwakilan UE di Tepi Barat, tanpa dana UE kegiatan pemerintahan sulit berjalan.
“Otoritas Palestina sedang mengalami krisis keuangan yang parah,” kata Hugh Lovatt dari Dewan Eropa untuk Hubungan Luar Negeri.
“Lembaga ini mencatatkan defisit yang tinggi, belum lagi ditambah dengan banyaknya masalah lain, lemahnya legitimasi dan status hukum,” katanya, sembari menyebut PA sebagai sebuah organisasi autoriter dan menolak penyelenggaraan pemilu sejak 2006.
Risiko Penghentian Dana Bantuan
Menurut Lovatt, dana bantuan internasional membantu banyak dalam menstabilkan Tepi Barat dan dengan begitu, mencegah ledakan kekerasan yang bisa melukai Israel.
Menurutnya, pemutusan bantuan akan semakin menjauhkan rakyat Palestina.
“Hamas akan sangat senang dengan keputusan seperti ini,” kata dia.
Terlebih, sejauh ini tidak ada bukti aliran dana UE kepada penguasa Jalur Gaza tersebut.
Joost Hiltermann, analis International Crisis Group di Brussels, menyuarakan hal senada.
“Menahan bantuan akan berdampak besar, dan mendorong rakyat Palestina merasa ditinggalkan oleh UE, ketika mereka justru sedang membutuhkan dukungan politik. Mereka akan melihat UE berdiri di belakang Israel, bukan lagi aktor nonpartisan.”
Dana UE menurutnya juga menciptakan kebergantungan di Tepi Barat, yang memudahkan pendudukan Israel dan pembangunan pemukiman ilegal.
“Tentu saja, dana itu menguntungkan Israel ketika Solusi Dua Negara terus meredup, karena Israel telah memperluas pemukiman-pemukimannya,” kata Hiltermann kepada DW.
Lovatt menuntut UE memprioritaskan koridor kemanusiaan ke Jalur Gaza melalui Mesir. Brussels juga diminta mengerahkan upaya diplomasi untuk menghentikan pertumpahan darah.
“Semua pihak tahu bahwa solusi militer tidak akan mengakhiri konflik ini,” tutur Hiltermann.
(ar/lb)