liputanbangsa.com – Menteri Investasi/Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM), Bahlil Lahadalia buka suara soal Dana Moneter Internasional atau International Monetary Fund (IMF) yang meminta Pemerintah Indonesia menghapus kebijakan larangan ekspor nikel.
Kata Bahlil, IMF memang mendukung tujuan hilirisasi untuk mendorong transformasi struktural dan penciptaan nilai tambah serta lapangan kerja.
Namun, kini IMF menentang larangan kebijakan larangan ekspor, khususnya nikel.
IMF menilai kebijakan larangan ekspor nikel bisa menimbulkan kerugian bagi penerimaan negara dan yang kedua berdampak negatif terhadap negara lain. Menurut Bahlil, penilaian IMF tersebut sangat keliru.
“Menurut analisa untung ruginya yang dilakukan oleh IMF itu adalah pertama menimbulkan kerugian bagi penerimaan negara dan yang kedua berdampak negatif terhadap negara lain. Pemikiran IMF ini bahwa pemikiran ini keliru besar,” kata Bahlil dalam Konferensi Pers Kebijakan dan Implementasi Hilirisasi sebagai Bentuk Kedaulatan Negara, Jumat (30/6).
Menurut Bahlil, dengan melakukan hilirisasi maka penerimaan negara meningkat. Misalnya dengan dukungan hilirisasi yang dilakukan pada komoditas nikel meningkat 10 kali lipat menjadi USD 30 miliar pada tahun 2022, dibandingkan tahun 2017-2018 yang hanya USD 3 miliar.
“Dengan kita melakukan hilirisasi itu penciptaan nilai tambah itu sangat tinggi sekali di negara kita, contoh hilirisasi kita di nikel ekspor 2017-2018 itu hanya USD 3,3 miliar. Begitu kita menyetop eksponicle kita melakukan hilirisasi ekspor kita di Tahun 2022 itu hampir USD 30 miliar atau 10 kali lipat,” ujarnya.
IMF Dianggap Salah
Menurut Bahlil, pernyataan IMF yang menyebut Indonesia rugi dengan menyetop ekspor nikel sangat salah.
Sebagai contoh, pada tahun 2016-2017 defisit neraca perdagangan Indonesia dengan China mencapai USD 18 miliar.
Berkat hilirisasi, defisit neraca perdagangan Indonesia dengan China itu hanya USD 1,5 miliar pada tahun 2022, dan di kuartal pertama tahun 2023 itu sudah surplus USD 1 miliar.
Hal tersebut karena ekspor tidak lagi berbentuk komoditas mentah, melainkan sudah berbentuk setengah jadi dan barang jadi.
“IMF mengatakan bahwa negara kita rugi, ini di luar nalar berpikir sehat saya, dari mana dia bilang rugi tahu tidaknya. Jadi IMF jangan ngomongnya jangan ngawur-ngawur,” ujarnya.
Bahkan hasil hilirisasi, surplus neraca perdagangan Indonesia sudah sampai 25 bulan dan neraca pembayarannya juga mengalami perbaikan dan bahkan terjadi surplus.
Bahlil menegaskan kembali bahwa dengan hilirisasi mampu meningkatkan pendapatan negara.
“Tahu nggak, 2021 2022 Alhamdulillah target pendapatan negara tercapai terus. Yang tahu pendapatan negara tambah atau tidak bukan IMF, tapi pemerintah Indonesia,” pungkasnya.
(ar/lb)