JAKARTA, liputanbangsa.com – Koordinator Staf Khusus Presiden Ari Dwipayana mempertanyakan latar belakang isu-isu yang mencuat belakangan ini dengan diarahkan kepada Presiden Joko Widodo atau Jokowi di tengah proses pemilihan umum atau pemilu 2024.
“Saya tidak tahu apa yang melatarbelakangi mengapa isu pergantian Bapak Fachrur Razi sebagai Menteri Agama dan isu/kasus yang lain, baru diangkat saat ini, di tengah proses kontestasi politik dalam pemilu,” kata Ari dalam pesan singkat pada Senin, 4 Desember 2023.
Isu mengenai Fachrul beredar potongan rekaman video pengakuan bekas Menteri Agama itu di media sosial yang menceritakan proses dia direshuffle Jokowi pada akhir 2020 silam.
Di situ Fachrul mengatakan awalnya ada rapat kabinet dengan topik pembubaran FPI sepekan sebelum dirinya direshuffle dari jabatan menteri agama.
“Pada saat seminggu sebelum saya reshuffle, ada rapat kabinet topiknya itu pembubaran FPI. Saya tentu saja hadir,” ucap Fachrul dalam video YouTube EdShareOn.
“Pada saat rapat, semua menteri dan kepala badan dan lembaga tidak ada satu pun yang ngomong lain kecuali bubarkan. Hanya saya satu-satunya yang sampaikan itu (penolakan pembubaran FPI).”
Fachrul belum membalas pesan yang disampaikan Tempo melalui aplikasi perpesan pada Senin, 4 Desember 2023, sampai pukul 17.00 WIB.
Dalam pesan singkat pada Senin, Ari mengatakan, dalam hal pengangkatan dan pemberhentian menteri, presiden pasti mempertimbangkan banyak hal, untuk yang terbaik bagi kepentingan rakyat, bangsa dan negara.
Ari merujuk keputusan pembubaran FPI tertuang dalam Surat Keputusan Bersama (SKB) yang ditandatangani enam Menteri dan Kepala Lembaga dibawah koordinasi Menkopolhukam, antara lain Mendagri, Menkumham, Menkominfo, Jaksa Agung, Kapolri, dan Kepala BNPT.
“SKB 6 K/L itu disampaikan pemerintah setelah rapat bersama yang dilakukan di Kantor Kemenkopolhukam pada tanggal 30 Desember 2020. Jejak digitalnya bisa di-check lagi,” katanya Ari.
Tudingan Serupa terhadap Jokowi
Baru-baru ini, Agus Rahardjo mengatakan KPK mulai diintervensi oleh pemerintah sejak kasus korupsi pengadaan e-KTP pada 2017 silam.
Agus mengatakan, kala itu dirinya sedang menjabat sebagai Ketua KPK periode 2015-2019. Pada 2017, dirinya dipanggil Presiden Jokowi ke Istana sendirian.
Agus Rahardjo mengatakan, saat itu lembaga yang dipimpinnya sedang melakukan proses hukum terhadap eks Ketua Umum Partai Golkar Setya Novanto dalam mega korupsi pengadaan e-KTP. Presiden Jokowi saat itu memanggil Agus untuk meminta agar kasus Setya Novanto dihentikan.
“Saya masuk (ruangan) beliau (presiden) sudah teriak hentikan. Kan saya heran yang dihentikan apanya. Setelah saya duduk saya baru tahu kalau yang suruh dihentikan itu adalah kasusnya Pak Setnov, Ketua DPR waktu itu mempunyai kasus e-KTP supaya tidak diteruskan,” kata Agus dalam program Rosi.
Co Captain Tim Nasional Anies Baswedan-Muhaimin Iskandar, Sudirman Said, mengungkap pernah mengalami tekanan dari Presiden Joko Widodo mirip kondisi yang sempat diungkap Agus Rahardjo.
Sudirman mengklaim mendapat perlakuan itu saat melaporkan dugaan pencatutan nama presiden dalam kaitan renegosiasi kontrak Freeport yang menyeret nama Setya Novanto yang saat itu menjabat Ketua Dewan Perwakilan Rakyat. Sudirman menjabat sebagai Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM).
Sudirman menceritakan, saat itu Jokowi menuduh ada pihak-pihak yang menyetir atau memerintahkannya sebagai Menteri ESDM.
“Saya jawab, tidak ada satu pun yang memerintahkan. Ini tindakan saya sebagai penanggung jawab sektor yang ditugasi membenahi sektor ESDM,” kata Sudirman melalui keterangan resminya, Sabtu 2 Desember 2023.
Istana membantah semua pernyataan Sudirman dan Agus Rahardjo. Jokowi, ketika ditemui di Istana Negara pada Senin, 4 Desember 2023, merespons secara khusus soal pernyataan Agus.
“Terus untuk apa diramaikan itu? Kepentingan apa diramaikan itu? Untuk kepentingan apa?” kata Jokowi.
(ar/lb)