JAKARTA, liputanbangsa.com – Kementerian Luar Negeri Republik Indonesia buka suara soal isu hak asasi manusia (HAM) yang dibahas dalam komunike negara melanesia, Melanesian Spearhead Group (MSG).
Dalam komunike itu, mereka meminta ketua MSG menulis surat ke ketua Pacific Islands Forum (PIF) untuk memastikan bahwa kunjungan Komisi Tinggi HAM PBB ke Indonesia dilakukan.
Direktur Jenderal Asia Pasifik Kemlu RI Abdul Kadir Jailani, menyebut tak bisa banyak komentar.
Indonesia juga sempat mengundang Komisi HAM PBB untuk berkunjung ke Papua Barat. Namun, hingga kini kunjungan itu belum terjadi.
Menyoal komunike, Abdul mengatakan dirinya menyambut baik.
“Kita menyambut baik karena komunike menegaskan kembali kedaulatan Indonesia di Papua,” ujar dia.
Tak cuma soal HAM di Papua, komunike juga membahas pengajuan keanggotaan organisasi pimpinan Benny Wenda, Persatuan Pembebasan Gerakan Papua Barat (ULMWP).
Dalam dokumen itu ULMWP dianggap tak memenuhi syarat untuk menjadi anggota berdasarkan Perjanjian Pembentukan MSG.
ULMWP selama ini menjadi observer atau pengamat dan ingin menjadi anggota MSG.
KTT MSG berlangsung di Port Vila, Vanuatu, pada 23-24 Agustus.
Pertemuan ini menjadi sorotan usai delegasi Indonesia walk out atau keluar forum saat Benny Wenda hendak pidato.
Kemlu RI menyatakan Indonesia tak bisa menerima seseorang yang dianggap bertanggung jawab atas aksi kekerasan di Papua, berbicara di forum tersebut.
(ar/lb)