DEMAK, liputanbangsa.com – Komisi A DPRD Jateng lakukan kunjungan kerjanya ke KPU Demak dalam rangka monitoring penyelenggaraan Pemilu serentak tahun 2024, Senin (6/3/2023).
Dalam kunjungan kerjanya itu, Komisi A mengapresiasi tahapan penyelenggaran Pemilu di Demak tergolong baik. Hal ini berdasarkan dengan komunikasi yang terjalin antara KPU dan Pemkab Demak yang lancar tanpa kendala berarti.
Namun Komisi A DPRD Jateng tak menyangal jika penyelenggaran pemilu di Demak sedikit terkendala dengan urusan data kependudukan yang dirilis pusat, yakni masih ditemukannya data-data administratif kependudukan yang tidak sesuai dengan kondisi riil dilapangan.
Ketua Komisi A Muhammad Saleh memastikan tahapan penyelenggaran pemilu tetap dilakukan meskipun di tengah isu dan informasi simpang siur tetang penundaan pemilu, penambahan, dan lainnya. Begitu pula dengan KPU agar ttidak terlalu terpengaruh dan tetap menjalankan tugasnya dengan baik.
Saleh juga mengingatkan tentang pentingnya dana cadangan penyelenggaran pemilu. Karena menyoroti sejumlah kabupaten/kota, tidak memprioritaskan dana tersebut. Padahal kebutuhan dana dalam penyelenggaran Pilkada amat besar.
“Saya melihat di beberapa kabupaten kota menganggap dana cadangan atau saving dianggap gampang, mereka tidak menyadari bahwa anggaran Rp 49 miliar di kabupaten /kota itu sangatlah besar,” kata politikus Partai Golkar itu.
Senada, anggota Komisi A lainnya, Deny Septiviant mengungkapkan hasil pertemuan antara pemkab/kota dan pemprov beberapa waktu lalu didapati jika masih banyak yang bertanya tentang jumlah TPS dan anggaran yang membengkak.
Sehingga dapat ditarik kesimpulan masih ada permasalahan kesepahaman dan koordinasi KPU yang kurang berjalan baik antar penyelenggara Pemilu dan pemerintah daerah karena persoalan komunikasi.
“Ternyata masih muncul pertanyaan ditingkat kabupaten mengenai jumlah TPS maupun anggaran yang membengkak, berartikan belum ada kesepahaman,” ungkap Deny.
Ketua KPU Kabupaten Demak Bambang Setya Budi mengakui pihaknya selama ini telah menjalin komunikasi dan koordinasi dengan baik dengan pemda. Setiap kendala selalu didiskusikan dengan pihak terkait untuk dicari solusinya bersama-sama. Namun mengenai data kependudukan yang dirilis Kementerian Dalam Negeri, diakuinya mengalami kesulitan. Misalnya ditemukan data pemilih tidak sesuai dengan tempat tinggalnya. Kemudian dia juga meminta dukungan mengenai penyelenggaraan pemilihan di TPS khusus mengingat di Kota Santri itu banyak terdapat pesantren yang tidak diliburkan. Selain itu banyak juga santri yang berasal dari luar kabupaten. (Adv-Anf)
