JAKARTA, liputanbangsa.com – Calon presiden dan wakil presiden nomor urut dua, Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka mencanangkan program makan siang dan susu gratis untuk anak-anak di sekolah serta ibu hamil.
Program itu menyasar sekitar 82,9 juta orang yang berasal dari beberapa golongan masyarakat.
Pertama, 74,2 juta anak sekolah alias murid. Kedua, 4,3 juta santri. Ketiga, 4,4 juta ibu hamil.
Wakil Ketua Dewan Pembina Pembina Partai Gerindra Hashim Djojohadikusumo pernah menyebut anggaran program itu mencapai Rp 400 triliun per tahun.
Artinya dalam setahun, setiap penerima mendapat Rp 4,82 juta. Jumlah tersebut setara dengan Rp 402 ribu per bulan atau Rp 13.403 per hari.
Program makan siang dan susu gratis masuk dalam ‘8 program hasil terbaik cepat’ dalam visi dan misi Asta Cita yang diusung Prabowo-Gibran di Pilpres 2024.
Program itu digagas guna mengentaskan stunting di Indonesia.
Gibran mengklaim program ini nantinya tak akan hanya bermanfaat meningkatkan kualitas sumber daya manusia. Program akan menciptakan efek ganda.
Efek itu berasal dari gelontoran anggaran Rp400 triliun untuk program itu. Gibran mengatakan anggaran itu akan memberikan manfaat besar ke warteg, katering di daerah.
“Ini stimulan untuk ibu-ibu warteg dan katering yang ada di daerah. Bayangkan Rp400 triliun mengucur ke daerah. Semua ibu ikut masak makan siang untuk anak-anak. Itu yang saya maksud infrastruktur sosial sebagai investasi menuju Indonesia emas,” katanya dalam debat cawapres, Desember lalu.
Sementara itu, Anggota Dewan Pakar Tim Kampanye Nasional (TKN) Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka Drajat Wibowo mengatakan kubunya menemukan empat ‘pohon duit’ atau sumber pendanaan baru yang bisa membiayai program yang disusun, termasuk makan siang gratis.
Dengan begitu keuangan negara tidak akan terbebani.
Sumber pertama didapat melalui revisi satu pasal dari satu aturan yang bisa menambah penerimaan negara hingga ratusan triliun.
Kedua, dana dari kasus yang sudah berkekuatan hukum tetap (inkracht). Potensi penerimaan negara sekitar Rp 90 triliun lebih dari dana-dana yang belum masuk ini.
Ketiga, merombak aturan perpajakan. Salah satunya terkait pajak pertambahan nilai (PPN).
Keempat, digitalisasi di berbagai sektor ekstraktif.
“Masih ada beberapa lagi sumber sumber penerimaan. Target saya kita bisa minimal identifikasi jumlah yang cukup jika kemudian Prabowo-Gibran diberi mandat rakyat, diberi amanat nasional. Nanti tahun 2025 kita sudah siap dengan budgeting-nya,” pungkasnya.
(ar/lb)