liputanbangsa.com – Wakil Sekjen Bidang Hukum dan HAM Majelis Ulama Indonesia (MUI) Ikhsan Abdullah menyampaikan pihaknya tengah mengkaji rekomendasi pencabutan izin Pondok Pesantren (Ponpes) Al-Zaytun yang diduga menyimpang dari ajaran agama. Dia mengatakan rekomendasi sedang dianalisis.
Menurut Ikhsan, apabila daripengkajian ditemukan sesuatu yagng janggal, maka pimpinan Ponpes Al-Zaytun Panji Gumilang juga bisa saja untuk diproses hukum. Nantinya akan dikaji opsi pergantian pengurus dan pembinaan kepada santri dan pegawai yang bekerja di Al-Zaytun oleh Kemenag dan MUI.
“Ya tentu kalau dianggap cukup dengan personal Panji Gumilang yang harus dilakukan penindakan hukum, ya cukup. Selanjutnya, yayasan dan pendidikannya dilakukan mungkin penggantian pengurus, di-screening ulang lagi dan karena menyangkut banyak orang di sana yang bekerja di yayasan dan sebagainya ya tetap berlanjut dan pendidikannya nanti dibina oleh Kementerian Agama bersama MUI,” ujarnya.
Sebelumnya, pada Rabu (21/6), Deputi Bidang Koordinasi Kesatuan Bangsa Kemenko Polhukam, MUI, hingga Kemenag menggelar rapat soal polemik Ponpes Al-Zaytun.
“Saya mengharapkan semua pihak bisa duduk bersama, mencari solusi terbaik, mendahulukan tabayun dan husnuzan, tidak saling mengeluarkan pernyataan yang saling menyerang di ruang publik yang dapat membuat suasana semakin gaduh,” katanya.
BACA JUGA:
Menurut Zainut, ormas Islam beserta dengan pihak Pesantren Al-Zaytun dapat segera duduk bersama untuk melakukan dialog dan tabayun terkait tuduhan adanya pemahaman ajaran agama yang tidak benar.
“Saya juga minta Pesantren Al-Zaytun untuk lebih terbuka dan kooperatif dalam melakukan komunikasi dan dialog dengan para ormas Islam agar semuanya menjadi terang dan tidak ada fitnah atau dugaan yang menyimpang,” jelas Zainut.
“Kementerian agama bersedia memfasilitasi pertemuan antara Ponpes Al Zaitun dengan Pimpinan ormas-ormas Islam,” imbuhnya. (heru/lb)