JAKARTA, liputanbangsa.com – Perolehan suara Partai Solidaritas Indonesia (PSI) melonjak dalam kurun waktu tiga hari berdasarkan hasil hitung suara sementara Komisi Pemilihan Umum (KPU).
Suara itu meroket berdasarkan hasil hitung suara manual atau real count KPU dari 29 Februari-2 Maret 2024.
Lonjakan suara itu tercatat dalam laman sistem resmi rekapitulasi KPU di situs https://pemilu2024.kpu.go.id/.
Mulanya, PSI mendapatkan suara 2.171.907 atau 2,86 persen pada Kamis (29/2/2024) pukul 10.00 WIB.
Namun suara itu kemudian melonjak menjadi 2.402.268 atau 3,13 persen pada Sabtu (2/3/2024) pukul 15.00 WIB.
Artinya, suara PSI bertambah sebanyak 230.361 suara dalam kurun waktu tiga hari.
Sementara, dalam kurun waktu yang sama, jumlah tempat pemungutan suara (TPS) yang hasilnya tercatat di situs real count KPU bertambah 2.240, dari 539.084 TPS menjadi 541.324 TPS.
Hingga berita ini ditulis, Minggu (3/2/2024) pukul 18.30 WIB, PSI memperoleh 2.403.255 suara atau 3,13 persen.
Lonjakan suara itu mendapat respons dari sejumlah pihak.
PSI Sebut Wajar, Bantah Jual Beli Suara
Wasekjen Hubungan Antar Lembaga dan Luar Negeri DPP PSI Marsha Damita Siagian menilai wajar jika perolehan suara PSI meningkat.
Ia mengatakan, dalam konteks publik membandingkan quick count, keakurasian perhitungan Pilpres lebih mudah untuk didapat, karena hanya terdapat satu pemenang dari 3 kandidat.
Namun, tidak untuk Pileg, yang menurut Marsha, rasionya 1 banding 16.
“(Pileg) Angkanya jauh lebih tinggi. Jadi ini dari statistik saja udah berbeda. Satu (Pilpres) 1 banding 3, satu lagi (Pileg), 1 banding 16,” kata Marsha di kantor KPU, Jakarta Pusat, pada Sabtu (2/3/2024).
Marsha menjelaskan, saat ini masih ada sekitar 70 juta suara yang masih dalam proses penghitungan KPU.
“Suara-suara ini yang sebenarnya suara rakyat yang baru datang dari ujung-ujung, yang tempat TPS-nya jauh, dan inilah yang sedang divalidasikan.”
“Dan semua yang rapat pleno di dalam, saksi, memberikan kata sepakat atas hasil yang ada,” tutur Marsha.
Lebih lanjut, Marsha membantah adanya dugaan jual beli suara yang diduga dilakukan PSI dan sempat ramai diperbincangkan publik.
“Kalau saya lihat di dalam (Rapat Pleno Rekapitulasi Suara, di KPU) sih enggak ada. Enggak ada,” ucapnya.
Anies Ingatkan soal Potensi Cacat Pemilu
Capres nomor urut 1, Anies Baswedan, menyinggung soal cacat pemilu saat mengomentari lonjakan suara PSI.
“Jangan sampai ini membuat cacat Pemilu nya, kalau Pemilu cacat yang cacat semua,” ujar Anies di Kampung Akuarium, Jakarta Utara, Minggu (3/3/2024).
Mantan Gubernur DKI Jakarta itu, menilai pemerintah harus bertanggung jawab soal anomali suara ini.
Terlebih, Ketua Umum PSI, Kaesang Pangarep, merupakan putra bungsu Presiden RI Joko Widodo.
“Pemerintah harus ikut bertanggung jawab, walaupun ketuanya adalah anak presiden tapi bukan berarti kemudian segala hal bisa dilakukan terhadap partai yang dipimpin anak presiden,” ujarnya.
PPP: Operasi Sayang Anak Lagi?Â
Sementara itu, Ketua Majelis Pertimbangan PPP M Romahurmuziy, memprotes kejanggalan suara itu.
Ia bahkan menduga ada operasi “sayang anak” dibalik anomali lonjakan suara PSI tersebut.
Menurutnya lonjakan suara PSI tersebut tidak masuk akal.
Pria yang akrab disapa Romy itu juga membandingkan meroketnya suara PSI dengan penurunan suara yang diperoleh PPP.
Protes itu Romy sampaikan melalui akun instagram resmi pribadi @romahurmuziy pada Sabtu (2/3/2024).
“Mohon atensi kepada @kpu_ri dan @bawasluri, operasi apa ini? Meminjam bahasa pak @jusufkalla, operasi “sayang anak” lagi?” ujarnya di akun Instagramnya.
Romy pun meminta Bawaslu dan KPU segera mengusut kejanggalan ini.
“Pola kenaikan suara @psi_id bukan hanya tidak wajar. Melainkan juga tidak masuk akal menurut beberapa surveyor. Karena berdasasarkan perhitungan, berarti ada bbrp TPS yang suara PSI mencapai 50 persen.
Klo ini tidak dikoreksi, @dpp.ppp akan meminta hal ini bagian yang termasuk dibongkar seterang-terangnya di hak angket pekan ini!
Saya mohon atensi @kpu_ri dan @bawasluri secara terbuka dan tindak lanjutnya secara cepat dan seksama!”
TPN Duga Ada Penggelembungan SuaraÂ
Juru bicara Tim Pemenangan Nasional (TPN) Ganjar Pranowo-Mahfud MD, Chico Hakim menduga ada penggelembungan suara di balik melesatnya suara PSI dan menurunya suara PPP.
Chico mengatakan, selama ini PPP selalu memperoleh hasil Pemilu di atas hasil survei yang dilakukan sejumlah lembaga.
“Karena sebaran pemilih di kantong-kantong Islam seluruh Indonesia secara merata dibandingkan PKB yang terkonsentrasi di Jatim,” kata Chico, Sabtu (2/3/2024).
Menurutnya, hal tersebut terbukti dari perhitungan suara sebelumnya, suara PPP berada di atas ketentuan ambang batas parlemen 4 persen.
Namun, Chico menegaskan, Pemilu 2024 diduga kuat ada intervensi dari kekuasaan melibatkan TNI-Polri, ASN hingga penyelenggara Pemilu.
“Naiknya secara signifikan suara PSI dan turunnya suara PPP semakin menegaskan bahwa ada penggelembungan suara dengan mengambil suara dari partai lain,” ujarnya.
Ia menilai, jika upaya penggelembungan suara terus terjadi, maka masyarakat akan menilai Jokowi sebagai presiden menghilangkan sejarah PPP karena mendukung Ganjar-Mahfud.
“Rekayasa penggelembungan suara PSI harus ditolak. Karena memang sejak awal diduga PSI seharusnya tidak lolos sebagai peserta Pemilu, hanya karena campur tangan kekuasaanlah yang membuat PSI lolos,” imbuhnya.
Penjelasan KPUÂ
Anggota KPU Idham Kholik mengatakan, dalam proses pemungutan suara di Pemilu 2024 ini, banyak pihak yang dilibatkan untuk mengawal suara rakyat.
“Pelaksanan pemungutan penghitungan dan rekapitulasi suara itu melibatkan banyak pihak,” kata Idham di Kantor KPU RI, Minggu (3/3/2024).
Idham mengatakan, pihak yang termasuk dilibatkan yakni masyarakat yang menjadi badan ad hoc KPU dalam hal ini Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS).
Tak hanya KPPS, Idham juga menyebut, dalam Pemilu 2024 ini pihaknya melibatkan para saksi dari partai politik maupun dari pasangan capres-cawapres.
Menurutnya, keseluruhan dari pihak yang bertugas itu memiliki keterbukaan dan kebebasan sehingga tidak dalam tekanan atau intervensi.
“Kami meyakini rekan-rekan bekerja dalam suasana kebebasan dan keterbukaan,” kata Idham.
Dalam agenda pemungutan suara hingga proses rekapitulasi suara, kata Idham, KPU juga tidak bekerja sendirian melainkan melibatkan Bawaslu.
Bawaslu dalam hal ini memberikan pengawasan terhadap jalannya proses tahapan pemilu.
Sebelumnya, Idham mengatakan bahwa perolehan suara peserta pemilu yang disahkan KPU berdasarkan rekapitulasi berjenjang, yang saat ini masih berproses.
“Proses rekapitulasi saat ini pada umumnya sudah berada dalam tingkat kabupaten/kota, walaupun memang masih ada pada tingkat PPK (panitia pemilihan kecamatan),” ujarnya, Sabtu (3/3/2024)..
Usai direkapitulasi di tingkat KPU Kabupaten/Kota, Idham menjelaskan, nantinya rekapitulasi dilakukan di tingkat KPU Provinsi.
“Setelah itu baru direkapitulasi di tingkat KPU RI dan Undang-undang memberikan waktu kepada KPU untuk menetapkan hasil pemilu selama 35 hari setelah hari pemungutan suara,” jelasnya.
Idham menilai, kenaikan perolehan suara dalam real count KPU adalah hal yang wajar, karena dialami oleh semua partai politik.
Hal ini sejalan dengan data yang masuk dan diinput melalui aplikasi Sirekap.
(ar/lb)