JAKARTA, liputanbangsa.com – Menteri Sosial (Mensos), Tri Rismaharini membenarkan soal Kemensos tak lagi membagikan bantuan sosial atau bansos berupa beras.
Hal ini disampaikan Risma dalam sidang perselisihan hasil pemilihan umum (PHPU) sengketa Pilpres 2024.
Risma hadir untuk memberikan keterangan mengenai dugaan bansos digunakan untuk memenangkan pasangan Prabowo Subianto – Gibran Rakabuming Raka.
Awalnya, hakim Mahkamah Konstitusi (MK), Arief Hidayat bertanya kepada Risma mengenai bansos beras.
“Sebelum ibu jadi Mensos, apakah sudah ada program bantuan pangan beras?” tanya Arief di ruang sidang MK, Jakarta, Jumat (5/4/2024).
Risma pun mengamini bahwa bansos beras sudah ada sebelum dirinya menjabat sebagai Mensos.
Dia menjelaskan, mulanya bansos beras ditugaskan ke Kemensos untuk membagikannya.
Namun, pada 2020 Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) menemukan adanya perselisihan harga karena menggunakan bantuan cadangan beras pemerintah (CBP).
“Kemensos menggunakan harga CBP. Tetapi kemudian saya tidak tahu di lapangannya. Tetapi saya terima temuan. Akhirnya saya sampaikan kenapa BPK nanyakan. Kenapa pilih harga CBP kenapa bukan HET (harga eceran tertinggi)?” kata Risma.
Risma mengaku ketika itu dirinya meminta agar menggunakan HET atau harga pasar, namun tidak bisa.
“Akhirnya kami pun tidak mau karena saya khawatir ada temuan kalau menggunakan harga CBP,” ungkapnya.
(ar/lb)