SEMARANG, liputanbangsa.com – Singgung tentang pentingnya integritas bagi aparatur sipil negara (ASN) dan pejabat publik. Untuk itu, Ganjar meminta ASN mulai terbuka dan tidak ada lagi yang ditutup-tutupi.
Dalam arahannya di Pelatihan Kepemimpinan Nasional Tingkat II di BPSDMD Jawa Tengah, Kota Semarang, Ganjar berharap dengan adanya integritas ASN, peristiwa yang akhir-akhir ini menjadi perbincangan publik tidak terulang kembali.
“Tentu saja, beberapa kejadian terakhir itu mengingatkan kepada kita, bahwa ASN berintegritas itu penting. Hari ini ada pelatihan kepemimpinan dan mudah-mudahan para peserta, karena ini dari seluruh Indonesia bisa juga berbagi pengalaman, tapi secara terbuka, jangan ditutup-tutupi. Apa yang menjadi pengalaman dalam birokrasi masing-masing, bagikan di sini,” kata Ganjar.
Selain memberikan arahan, Ganjar juga melakukan diskusi singkat dengan para peserta. Dalam diskusi itu, Ganjar menyinggung tentang adanya ASN yang baru saja menjadi perbincangan banyak orang karena mempunyai harta kekayaan yang fantastis.
Ganjar menambahkan, karena persoalan itu membuka fakta tentang LHKPN milik ASN yang menjadi perbincangan publik itu. Mulai belum dilaporkannya aset, atau belum mengisi secara detail kekayaan, aset, dan sebagainya. Sehingga hal tersebut membuat kepercayaan masyarakat turun dan citra pejabat publik menjadi buruk
“Pada fungsi kepemimpinan, ini musti dipaksa. Paksa dan tunjukkan bahwa semua berani mengisi. Mengisi dulu saja deh. Benar salah nanti dulu, pokoknya mengisi dulu, agar nanti kita bisa belajar mempertanggungjawabkan apa yang menjadi haknya, kekayaannya, asetnya,” kata Ganjar.
Ganjar bertanya kepada para peserta tentang persoalan apa yang sering menjadi komplain masyarakat untuk mengingatkan seluruh peserta ASN tentang fungsi dan tugasnya.
“Ternyata dari empat orang yang saya tanya, tiga hal yang paling dikomplain masyarakat itu ada layanan buruk, kurang senyum, tidak cepat, berbelit-belit. Jadi mereka sadar, maka tugasnya adalah membuat inovasi layanan mudah, murah, cepat, dan berintegritas,” ungkapnya.
Terkait integritas dan keterbukaan, Ganjar melontarkan pertanyaan yang terdengar sensitif di kalangan ASN. Ganjar bertanya kepada peserta, apakah masih ada praktik jual-beli jabatan di daerah masing-masing.
Rata-rata peserta tidak mengaku, tetapi Ganjar justru membuka contoh kasus yang terjadi di Kabupaten Pemalang belum lama ini. Dalam kasus ini, Bupati Pemalang dan sejumlah pejabat lain terjaring OTT KPK.
“Pasti rata-rata tidak mengaku, tapi hari ini kurang lebih ada 11 orang yang jadi tersangka di Pemalang. Itu untuk pembelajaran, bukan kami mengolok-olok. Kami sampaikan kepada mereka, agar itu tidak terulang,” tegasnya.
Dalam Pelatihan Kepemimpinan Nasional Tingkat II di BPSDMD, tak hanya mengajarkan tentang leadership, tetapi juga fellowership, dan pembangunan nilai – nilai integritas.
Menurut Ganjar, semangat yang diperlukan untuk melayani masyarakat adalah dengan tidak menjadikan pekerjaan sebagai beban, tetapi menjadi tanggung jawab yang harus dilaksanakan dengan riang gembira.
“Nggak mudah menjawabnya. Ya, memang semua mengatakan ini adalah tanggung jawab. Tapi, faktanya ada yang mengaku buat KTP lama, ya sudah itu diubah. Apakah aktor, atau orangnya yang nggak mau melakukan, atau sistemnya yang buruk,” imbuhnya.
Dia berharap, sepulangnya mengikuti pelatihan kepemimpinan, masing-masing peserta mampu berkaca dan megoreksi diri dan punya proyek perubahan. Minimal melakukan perubahan di tempatnya sendiri, dengan menjadi lebih bermanfaat dan mulai berani terbuka.
(heru/lbi)