liputanbangsa.com – Pengelolaan dana pensiun seharusnya dikelola oleh ahli yang paham soal investasi. Pernyataan tersebut keluar dari Wakil Menteri BUMN I Pahala Nugraha Mansury, karena temuan 65 persen dana pensiun bermasalah gara-gara dikelola oleh para pensiunan.
“Jadi ini salah satu yang perlu dilakukan adalah yang mengelola (dapen BUMN) harus ahlinya, jangan sampai dikelola oleh, mohon maaf, para pensiunan yang gak memahami juga mengenai investasi,” ujarnya pada Selasa (24/1) di Jakarta Pusat.
Pengelola BUMN juga harus paham mengenai kebijakan-kebijakan yang sesuai dilihat dari pengalaman terbaik dari orang itu. Meski di awal Pahala menyebut banyak pensiunan yang mengelola dapem BUMN, hal tersebut bukanlah masalah utama dari penyelewengan dana pensiunan perusahaan merah.
“Banyak (para pensiunan). Bukan masalah di pensiunan, masalahnya apakah dikelola oleh orang yang betul-betul punya keahlian mengelola itu. Bukan masalah pensiunan,” ucap Pahala.
Erick Thohir selaku Menteri BUMN mengungkapkan 65 persen dana pensiun perusahaan-perusahaan pelat merah bermasalah. Dengan demikian, ia akan mengusut kasus dugaan korupsi perusahaan pelat merah, termasuk Jiwasraya bersama Kejaksaan Agung dan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).
“Kemarin saya warning, setelah Jiwasraya, Asabri, sekarang kita mendorong investasi audit untuk dana-dana pensiun BUMN yang kemarin saya melihat bukunya ini 35 persen sehat dan 65 persen sakit. Kita harus antisipasi karena ini bisa angkanya cukup besar,” terang Erick, Senin (23/1).
Ketika baru menjabat sebagai Menteri BUMN, Erick mengklaim 70 persen perusahaan pelat merah merugi. Ia mengatakan perbaikan kinerja terletak pada aspek kepemimpinan dan juga penerapan sistem yang berjalan konsisten.
“Laba BUMN ketika saya masuk Rp13 triliun dan insyaallah untuk tahun ini angkanya bisa di atas Rp200 triliun, artinya Pak dari 13 ke 125 hampir 860 persen lebih, nanti masih naik lagi,” jelasnya.
Dengan merampingkan jumlah BUMN dari 108 BUMN menjadi 41 BUMN, terbukti memberikan hasil yang lebih baik juga dengan meningkatkan kinerja BUMN. (afifah/lbi)