SLEMAN, Liputanbangsa.com – Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Sleman, Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY) mengungkapkan bahwa permasalahan stunting dan kemiskinan masih menjadi salah satu prioritas penanganan pada 2023. Sebab, masalah stunting dan kemiskinan ini juga menjadi prioritas pemerintah pusat.
Wakil Bupati Sleman Danang Maharsa mengatakan, dalam setiap rapat koordinasi yang bersifat nasional, terdapat dua permasalahan yang masih menjadi perhatian, yaitu stunting dan kemiskinan. Sehingga, hal itu masih perlu dilakukan penanganan khusus.
Presiden Republik Indonesia (RI) Joko Widodo (Jokowi) bahkan dalam rapat Forum Komunikasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) seluruh Indonesia sering menekankan untuk segera menyelesaikan masalah stunting dan kemiskinan di daerah masing-masing. “Secara data, kondisi stunting di Kabupaten Sleman mengalami penurunan,” katanya, Selasa (24/1).
Dikatakan, pada tahun 2022 angka stunting di Kabupaten Sleman sudah menurun hingga di angka 6,88 persen dari 6,92 persen di 2021. Namun demikian, upaya-upaya percepatan stunting masih perlu ditingkatkan saat ini.
Danang yang juga merupakan Ketua Tim Percepatan Penurunan Stunting (TPPS) Kabupaten Sleman ini menilai, beberapa wilayah memiliki penyebab yang berbeda-beda. Sehingga, dalam menyelesaikan kasus stunting di suatu wilayah diperlukan kebijakan yang berbeda pula.
“Adanya perbedaan faktor penyebab stunting di suatu wilayah ini akan menentukan kebijakan atau program yang akan diimplementasikan dalam percepatan penurunan stunting di Sleman,” tuturnya.
TPPS Kabupaten Sleman yang melibatkan beberapa instansi, akan melakukan monitoring secara langsung untuk melakukan diskusi. Setelah itu, tim juga akan mendengarkan dan mengumpulkan data secara langsung di lapangan. “Sehingga akan diketahui kondisi riil, khususnya di wilayah dengan angka stunting yang masih tinggi,” pungkasnya. (cr5/lbi)