SEMARANG, liputanbangsa.com – Bantuan keuangan (Bankeu) senilai Rp1,7 triliun disalurkan Pemerintah Provinsi Jawa Tengah untuk desa pada 2023. Tujuan utama adanya bantuan tersebut ialah untuk memacu perekonomian warga pascaCovid-19 dengan melakukan pembangunan fisik maupun nonfisik.
Pernyataan tersebut dikeluarkan oleh Pelaksana Tugas (Plt) Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa, Kependudukan, dan Catatan Sipil (Dispermadesdukcapil) Jateng Nur Kholis yang menyatakan dalam penggunaannya masyarakat turut dilibatkan dengan skema padat karya.
“Bankeu prov sarpras untuk pemdes yang disalurkan lewat Dispermadesdukcapil Jateng tahun 2023 ini 14.665 titik, dengan nilai Rp1,7 triliun. Fokus untuk sarpras perdesaan, pembangunan desa,” ujarnya, dikutip dari Jatengprov.go.id pada Kamis (23/2).
Menurutnya, bantuan tersebut sangat bermanfaat, karena pada saat Covid-19 melanda, sebagian besar anggaran digunakan untuk penanganan wabah itu. Sehingga, dengan bantuan itu, pemerintah desa tetap bisa melakukan pembangunan fisik.
“Pembangunan fisik dilakukan dengan skema padat karya, sehingga penduduk yang terdampak Covid-19, bisa diprioritaskan bekerja. Semisal untuk membantu pengecoran jalan yang tidak perlu keterampilan khusus seperti angkat junjung, menggunakan tenaga dari keluarga miskin,” imbuhnya.
Tak hanya lakukan pembangunan fisik, di massa Ganjar-Yasin bantuan keuangan juga diperuntukkan bagi pembangunan jiwa melalui fasilitasi kesenian dan kebudayaan, dengan tujuan melestarikan warisan budaya, menurut Nur Kholis.
“Kalau Pak Gubernur (Ganjar Pranowo) konsen menjaga kesenian agar tidak punah. Misal, di Temanggung ada kesenian yang ada di lereng gunung diberikan alat kesenian. Nah itu bentuk dukungan pemerintah, karena kalau membeli alat mahal dan tidak cucuk ketika dibuat manggung,” paparnya.
Dalam hal ini inspektorat dari provinsi hingga kabupaten berperan sebagai pengawas untuk memastikan penggunaan Benkeuprov Sarpras ke desa sesuai peruntukkan. Hal tersebut perlu dilakukan agar manfaatnya tidak disalah gunakan. Selain itu, penggunaan dana tersebut harus melalui mekanisme pengawasan internal seperti BPD dan perangkat serta masyarakat.
Pengawasan berlapis ini, pun diterapkan untuk penggunaan Dana Desa. Tahun 2023, Jateng mendapatkan pagu sekitar Rp8 triliun yang langsung ditransfer ke rekening pemerintah desa.
Pendamping lokal desa juga diturunkan sebagai pengawas, agar pemerintah desa dapat berkonsultasi untuk penggunaan dana secara yang sah.
Penggunaan Dana Desa di tahun 2023 alami perubahan dari tahun sebelumnya. Terdapat penyesuaian Bantuan Langsung Tunai (BLT) pengentasan kemiskinan sebesar 10-25 persen saja, setelah sebelumnya pada tahun 2022 mencapai 40 persen.
Selain itu, pada tahun ini ada peruntukan bagi ketahanan pangan desa. Ini dilakukan agar perekonomian desa yang berbasis pertanian dapat bergulir.
“Penyelewengan trennya mulai turun, karena kepala desa mulai paham mana yang boleh dan tidak. Untuk pengawasan pemkab juga melakukan dampingan. Kalau penyelewengan berarti tak konsultasi dengan pendamping desa. Jika ndableg biar APH (aparat penegak hukum) yang menangani,” tandasnya. (afifah/lbi)