liputanbangsa.com – Hadr di acara Sarasehan “Sinkronisasi Tata Kelola Pertambangan Mineral Utama Perspektif Politik, Hukum dan Keamanan”, pada Selasa (21/3), Mahfud MD selaku Menteri Koordinator Bidang Politik Hukum dan Keamanan beberkan modus para mafia tambang yang berada di daerah.
Diketahui, kapal para pengusaha yang membawa batu bara sering ditahan dan diminta bayaran kalau ingin dibiarkan berlayar. Laporan terkait kendala tersebut, terutama ketika ingin mengekspor batu bara ke Hongkong banyak diterima Mahfud.
Lantas Mahfud bergegas menghubungi Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Arifin Tasrif untuk bekerjasama membebaskan kapal tersebut usai laporan diterima.
“Saya telepon Pak Arifin ada kapal ditahan, kemudian Pak Arifin minta nomor kapalnya dan saya kirimkan. Sorenya orang yang lapor kepada saya datang dan mengucapkan terima kasih,” ujarnya dalam keterangan tertulis, dikutip Sabtu (25/3).
“Ternyata bukan hanya kapal dia (pengusaha yang lapor), tapi ada 126 kapal lain yang juga ikut dilepas dan dimintai uang. Untung Pak Arifin turun tangan dan situasi tahan menahan itu bagian dari mafia tambang administrasi daerah,” imbuhnya.
Mahfud tegaskan mereka akan mendapatkan kerugian hingga puluhan miliar rupiah jika tidak segera melepaskan pada hari itu juga, menurut laporan dari pemilik kapal.
Para mafia tambang administrasi daerah disebut Mahfud memanfaatkan celah yang ada, karena jika batu baru yang dipesan tidak sampai tujuan tepat waktu, mereka akan dianggap melanggar kontrak.
Aturan dan kebijakan yang tegas kepada kasus-kasus seperti penahanan kapal batu bara tersebut telah dibuat pemerintah, tetapi pelaksanaannya masih saja ada tindak korupsi.
Oleh karena itu, Menteri ESDM Arifin Tasrif mengatakan pemerintah sekarang sedang melakukan perbaikan pola kerja untuk bisnis pertambangan.
Dalam mengatasi permasalahan mafia di sektor pertambangan ini, Kementerian ESDM telah membuat daftar yang berasal dari masukan-masukan stakeholder, akademisi, parlemen.
“Saya selalu berkomunikasi dengan Menko Polhukam untuk bisa mendapatkan re-enforcement. Kita tetapkan kebijakan satu peta agar tidak ada lagi masalah tumpang tindih mengenai izin, kita tarik ke pusat dan juga banyak yang akhirnya masuk ke ranah hukum,” tandasnya. (afifah/lbi)