DEPOK, liputanbangsa.com – Dampak pemberlakuan kebijakan Opsen Pajak yang berlaku 5 Januari 2025 berimbas pada penjualan kendaraan bermotor salah satunya roda dua.
Hal ini dirasakan para diler, banyak konsumen melakukan pembatalan karena ada tambahan biaya yang harus dikeluarkan.
Munculnya kebijakan Opsen atau pungutan tambahan pajak dinilai tidak hanya membuat calon konsumen berpikir ulang untuk membeli kendaraan, namun hal ini juga berdampak signifikan pada performa penjualan.
Salah satu diler berlambang garpu tala diwilayah Depok juga merasakan turunnya penjualan secara drastis.
Tak sedikit calon pembeli yang sudah memberikan DP tidak berlanjut membeli setelah mengetahui ada biaya tambahan.
Menurut sang kepala cabang berinisial AR mengungkapkan bahwa bulan kemarin kurang lebih ada 15 konsumen yang melakukan pembatalan karena adanya Opsen.
“Tenaga penjual kami mengeluhkan pemberlakuan Opsen, konsumen banyak yang batal karena ada biaya tambahan lagi. Misalnya untuk konsumen yang beli Yamaha Aerox terbaru konsumen harus nambah biaya Opsen wilayah Depok sekitar 1,9 juta. Besaran Opsen ini tergantung wilayah masing-masing,” ujar AR, Selasa (14/1).
AR menambahkan biaya Opsen menjadi beban tambahan di luar harga on-the-road (OTR) yang dibayarkan konsumen saat membeli sepeda motor baru.
Namun menurutnya setelah hal ini ramai dan mendapat keluhan dari para dealer, kebijakan Opsen wilayah Depok akhirnya di tunda hingga tiga bulan kedepan.
Ini kesempatan baik bagi konsumen maupun dealer untuk membeli dan menggenjot penjualan.

“Wilayah Depok kebijakan Opsen akhirnya di tunda hingga tiga bulan kedepan. Meskipun saat awal pemberlakuan kami sempat kena imbasnya tapi ada juga konsumen tetap membeli. Saya dengar dari teman dealer yang ada di wilayah Banten kebijakan Opsen malah ditunda hingga 6 bulan kedepan,” tambahnya.
Menurut AR dampak Opsen Pajak lebih terasa dibandingkan kenaikan PPN menjadi 12% pada 2025.
“Sebenarnya konsumen lebih nggak masalah dengan PPN 12%, karena sudah include dalam harga OTR. Tapi opsen, karena tambahan di luar OTR, mereka merasa terbebani,” kata AR.
Dengan kenaikan PPN menjadi 12% dan ditambah tambahan Opsen yang harus dibayarkan tak sedikit para dealer pesimis dengan target penjualan.
Selain menurunkan minat konsumen, kebijakan opsen dianggap kurang jelas.
“Kami harus putar otak ubah strategi gimana konsumen tidak lari. Bahkan ada konsumen yang menganggap kita mempermainkan harga. Lho itu sudah kami berikan diskon, tapi kena biaya Opsen harganya jadi balik lagi,” katanya.
AR berharap pemerintah daerah memberikan solusi terkait hal ini.
Paling tidak ada sosialisasi atau penambahan biaya Opsen yang tidak terlalu tinggi prosentasenya.
Sebagai informasi Pungutan opsen merupakan amanat Undang-Undang (UU) No. 1/2022 tentang Hubungan Keuangan Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (HKPD).
Aturan ini berlaku tiga tahun setelah disahkan pada 5 Januari 2022 lalu.
(ar/lb)

