SEMARANG, liputanbangsa.com – Wakil Ketua DPRD Provinsi Jawa Tengah, Mohammad Saleh, menegaskan bahwa masa depan demokrasi Indonesia ada di tangan generasi muda.
Hal ini disampaikannya dalam sebuah forum diskusi publik baru-baru ini yang digelar untuk mendorong partisipasi aktif pemuda dalam proses politik dan pengambilan keputusan di tingkat lokal maupun nasional.
“Generasi muda saat ini adalah pilar utama dalam membangun bangsa ke depan. Mereka bukan hanya objek pembangunan, tapi harus menjadi subjek dan motor penggeraknya. Terlebih dalam menyongsong Indonesia Emas 2045, partisipasi anak muda dalam demokrasi menjadi sangat penting,” ujar Mohammad Saleh.
Sebagai Wakil Ketua DPRD Jawa Tengah, Mohammad Saleh memiliki tugas dan fungsi strategis dalam menjalankan roda pemerintahan daerah, mulai dari mengawasi pelaksanaan kebijakan pemerintah provinsi, menyusun anggaran, hingga menyerap aspirasi masyarakat dari berbagai kalangan, termasuk pemuda.
Menurutnya, peran DPRD bukan hanya sebatas pengawasan dan legislasi, tetapi juga harus hadir sebagai jembatan komunikasi antara pemerintah dan generasi muda yang ingin menyuarakan ide dan aspirasinya.
“Kalau kita ingin demokrasi ini tumbuh sehat, maka edukasi politik harus dimulai sejak dini. Bukan hanya saat pemilu, tapi dalam kehidupan sehari-hari. Anak muda harus diberi ruang, dan kami di DPRD berkomitmen untuk membuka ruang itu,” tegasnya.
Mohammad Saleh juga mendorong lembaga pendidikan dan organisasi kepemudaan untuk aktif membangun kesadaran kritis terhadap isu-isu sosial, politik, dan ekonomi.
Menurutnya, sinergi antara DPRD, institusi pendidikan, dan komunitas pemuda adalah kunci menciptakan ekosistem demokrasi yang partisipatif dan inklusif.
“Jangan sampai anak muda hanya jadi penonton di tengah isu-isu strategis bangsa. Mereka harus terlibat, bersuara, bahkan kalau perlu menjadi pemimpin,” katanya lagi.
Dalam konteks tugas pokok dan fungsinya, Mohammad Saleh menekankan bahwa DPRD Jateng juga memiliki peran edukatif yang tak kalah penting mendorong literasi politik dan kebijakan publik, agar generasi muda tidak hanya tahu hak-haknya, tapi juga tanggung jawabnya sebagai warga negara.