JAKARTA, liputanbangsa.com – Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto memerintahkan ‘sistem pertahanan’ sawit RI rampung dalam waktu 3 bulan.
Sistem ini harus selesai sebelum peraturan anti-deforestasi Uni Eropa (EUDR) berlaku pada 2025.
“Dalam waktu 3 bulan kalau bisa kita siapkan supaya bisa diumumkan sehingga bisa jadi gaung untuk UEDR,” kata Airlangga dalam Rapat Koordinasi Nasional Pelaksanaan Inpres Rencana Aksi Nasional Perkebunan Kelapa Sawit Berkelanjutan, di Jakarta, Kamis (28/3/2024).
Dia mengatakan, sistem itu mencakup aspek penelusuran mengenai hasil perkebunan sawit di Indonesia.
Dengan demikian, kata dia, hasil sawit RI bisa masuk Uni Eropa karena dijamin tidak berkaitan dengan penggundulan hutan atau deforestasi.
“Ini akan menjadi defense mechanism kita terhadap serangan dari Uni Eropa,” kata dia.
Menurut Airlangga, sistem ini akan melibatkan lintas kementerian dan badan.
Di antaranya Kementerian Pertanian, Badan Informasi Geospasial, Kementerian Agraria dan Tata Ruang. Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan serta Badan Pengelola Dana Perkebunan Kelapa Sawit juga turut membantu.
Dia bilang Badan Informasi Geospasial, Kementerian ATR, serta KLHK akan menyiapkan data mengenai sawit. Kementerian Pertanian dan BPDPKS akan menyiapkan aturannya.
“Sistem ini akan membantu traceability terhadap petani sawit kita,” kata dia.
Dia berharap aturan dan sistem tersebut akan selesai pada tahun ini.
Dengan demikian, kata dia, pemerintah bisa langsung mengumumkan bahwa sawit Indonesia bebas dari deforestasi.
“Ini penting agar di dunia internasional kita tidak dipandang negatif lagi,” kata dia.
(ar/lb)