JAKARTA, liputanbangsa.com – Relawan Pro Jokowi (Projo) merespons soal adanya desakan Budi Arie Setiadi mundur dari jabatan Menkominfo.
Desakan terhadap Menkominfo ini tengah menjadi perbincangan publik imbas adanya peretasan pada Pusat Data Nasional (PDN).
Peretasan PDN ini pun telah menyebabkan banyak layanan publik di Indonesia sempat lumpuh.
Merespons hal tersebut, Bendahara Umum Projo Panel Barus mulanya menyinggung, bahwa saat ini tengah ada serangan siber berupa peretasan pusat data nasional (PDN) dengan modus ransomware.
Ia mengatakan, serangan siber tersebut terjadi di saat pemerintah menyuarakan untuk memerangi judi online.
Projo menduga adanya pihak tertentu yang secara sengaja ingin menyerang Budi Arie.
Menurutnya, serangan siber tersebut dapat diibaratkan sebagai pertempuran yang harus diselesaikan Menkominfo Budi Arie.
Panel menjelaskan apa yang seharusnya dilakukan Budi Arie, dengan membayangkan dirinya yang berada di posisi Menkominfo yang juga merupakan Ketua Umum Projo itu.
“Logika sederhananya, kalau saya diminta Presiden untuk memimpin pertempuran, masa di saat serangan terjadi masa disuruh kabur?” kata Panel, dalam konferensi pers di kantor DPP Projo, di Jakarta Selatan, pada Jumat (28/6/2024).
Menurutnya, dengan adanya persoalan ini, penting bagi Budi Arie selaku Menkominfo untuk memimpin langkah penyelesaian serangan siber yang terjadi.
“Kalau saya pribadi sebagai komandan, saya akan hadapi ini serangannya. Masa iya kabur dari medan tempur. Logikanya seperti itu,” ucapnya.
Sebelumnya, imbas peretasan Pusat Data Nasional (PDN), Menteri Komunikasi dan Informatika (Menkominfo) Budi Arie didesak mundur dari jabatannya.
Peretasan PDN ini mengakibatkan sejumlah layanan publik di Indonesia lumpuh selama berjam-jam.
Budi Arie hanya memberi jawaban singkat saat disinggung soal tuntutan agar dirinya mundur dari jabatan
“Ah, no comment kalau itu, itu haknya masyarakat untuk bersuara,” ujar Budi Arie, ditemui di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis (27/6/2024).
Budi mengatakan, hasil rapat Kemenkominfo dengan Komisi I DPR RI belum menemukan adanya indikasi kebocoran data akibat serangan ransomware tersebut.
Ia juga memastikan pemerintah akan membereskan segala masalah yang muncul akibat peretasan PDN.
“Yang pasti tadi hasil rapat dengan Komisi I kita tidak ada indikasi dan belum ada bukti terjadinya kebocoran data,” imbuhnya.
Desakan agar Budi Arie mundur dari jabatan Menkominfo pertama kali disuarakan oleh Southeast Asia Freedom of Expression Network (Safenet).
Untuk mendesak Budi Arie mundur, Safenet menggalang petisi melalui situs change.org.
Direktur Eksekutif Safenet, Nenden Sekar Arum mengatakan, petisi itu digulirkan untuk mengampanyekan bahwa ada pihak yang harus bertanggung jawab atas peretasan tersebut.
“Kami menyasar Budi Arie itu karena dia memang Menteri Kominfo yang Kominfo adalah lembaga yang punya tanggung jawab terhadap PDNS ini,” ucap Nenden, Kamis (27/6/2024).
Nenden lantas mengungkit posisi Menkominfo beberapa periode terakhir.
Menurutnya, jabatan Menkominfo belakangan ini diisi perwakilan partai politik dengan kapasitas yang meragukan.
Padahal, ujar Nenden, Menkominfo seharusnya diisi figur yang memiliki wawasan terkait perkembangan teknologi dan digital, meski tidak harus secara teknis.
“Sayangnya itu yang kita lihat tidak ada pada menteri saat ini. Jadi, pemahaman terhadap ekosistem digital, terhadap tata kelola internet itu menjadi sangat minim kalau kita lihat di si Menkominfo saat ini,” kata dia.
Dalam kesempatan itu, Nenden turut memberikan pesan kepada Presiden Joko Widodo (Jokowi) agar tidak menjadikan jabatan Menkominfo sebagai hadiah atau giveaway bagi parpol pengusungnya.
Ia meminta Jokowi menyadari kesalahannya karena menunjuk orang yang tidak kompeten di bidang ini.
“Jangan giveaway terus, dari kemarin kan giveaway terus untuk Menkominfo ini. Padahal ini adalah posisi yang sangat strategis apalagi kita udah enggak bisa lepas lah dari dunia digital,” ujarnya.
(ar/lb)