SEMARANG, liputanbangsa.com – Wakil Ketua DPRD Jawa Tengah, Mohammad Saleh, menegaskan pentingnya partisipasi publik dan elemen masyarakat sipil dalam penyusunan Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) tahun 2025-2029.
Menurut dia, partisipasi publik menjadi kunci untuk memastikan dokumen perencanaan tersebut dapat mencerminkan aspirasi masyarakat secara luas.
“RPJMD ini harus disusun dengan melibatkan berbagai elemen masyarakat, termasuk organisasi masyarakat sipil, akademisi, dan komunitas lokal, agar visi dan misi gubernur dapat dijabarkan secara realistis dan implementatif,” ujar dia.
RPJMD merupakan dokumen daerah untuk menyusun rencana strategis soal tugas, pokok, dan fungsi daerah. Dikatakan, RPJMD disusun untuk menjabarkan visi dan misi gubernur yang lebih realistis dan implementatif.
Saleh menjelaskan, RPJMD Jawa Tengah 2025-2029 mencakup 136 program pembangunan yang terdiri dari 11 program prioritas, 22 program intervensi, 61 program aksi, dan 42 program taktis.
Program-program ini dirancang untuk mendukung visi pembangunan daerah yang berkelanjutan, inklusif, dan berorientasi pada kesejahteraan masyarakat.
“Kami menekankan agar penyusunan RPJMD harus transparan dan akuntabel. Adapun agenda yang sedang berjalan saat ini adalah pembentukan Pansus Raperda RPJMD oleh temen-temen dewan,” kata politisi Partai Golkar tersebut.
Dia menekankan, keterlibatan publik tidak hanya memastikan legitimasi, tetapi juga memperkuat komitmen bersama untuk mewujudkan pembangunan yang sesuai dengan kebutuhan riil masyarakat Jawa Tengah.
Lebih lanjut, Mohammad Saleh meminta Pemprov Jawa Tengah untuk membuka ruang dialog dan konsultasi publik secara intensif selama proses penyusunan.
“Kami ingin RPJMD ini menjadi cerminan kebutuhan masyarakat, bukan sekadar dokumen formalitas. Kami berharap dokumen ini menjadi landasan pembangunan Jawa Tengah dalam lima tahun ke depan,” tegas dia.
(lb/lb)